JAKARTA, klikkalsel.com – Demi terciptanya resolusi dalam penyelesaian permasalahan pertanahan dan penyelesaian konflik agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan menyelenggarakan Reforma Agraria Summit Bali 2024.
Oleh karena itu, menjelang pelaksanaannya diperlukan pembahasan sejumlah isu krusial yang akan ditindaklanjuti secara konkret pada Juni mendatang. Lebih tepatnya pada 14-15 Juni 2024.
Dikatakan Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria, Dalu Agung Darmawan pada Workshop I Road to Reforma Agraria Summit Bali 2024. Dengan adanya pembahasan isu krusial tersebut, pihaknya meyakini jika di bulan nanti sudah bisa memprediksi akan ada capaian-capaian di akhir Desember nanti.
“Dengan pembahasan isu krusial ini, saya yakin, di bulan Juni nanti kita sudah bisa memprediksikan capaian-capaian di akhir Desember nanti,” ujarnya pada Workshop I Road to Reforma Agraria Summit Bali 2024, di Ritz Carlton Hotel, Mega Kuningan
Baca Juga Bersiap Migrasi ke E-BMD, Pemko Banjarmasin Gelar Sosialisasi Pengelolaan BMD
Baca Juga Hasnur Bersama Kementrian ESDM Bantu Pembuatan Sumur Bor di Kalsel
Adapun isu-isu krusial yang akan dibahas pada Reforma Agraria Summit 2024 mendatang yaitu terkait Resolusi Penyelesaian Legalisasi Aset Permukiman di Atas Air, Pulau-pulau kecil dan Pulau Terluar, Resolusi Penyelesaian Permasalahan Pertanahan Transmigrasi, Penyelesaian Konflik Agraria pada Aset BMN/BMD, maupun BUMN/BUMD yang dikuasai masyarakat.
Serta Resolusi Penyelesaian Redistribusi Tanah dan Pelepasan Kawasan Hutan.
Menurutnya, Workshop tersebut secara terbuka memberi ruang kepada seluruh peserta untuk melihat dan merefleksikan capaian-capaian Reforma Agraria di tahun-tahun sebelumnya.
“Tidak hanya pencapaian Reforma Agraria tapi juga berbagai kekurangan dan berbagai kegagalan, menjadi penting bagi kita untuk melihat kembali dan menarasikan kembali potret Reforma Agraria di setiap tahun terakhir,” ungkap Dalu Agung Darmawan.
Disamping itu, hadir membuka sekaligus menjadi pembicara kunci dalam Workshop tersebut, Plt. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang, Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso. Secara umum menyampaikan arahan Menko Perekonomian mengenai peningkatan sinergi dan koordinasi antar K/L/D.
Terutama dalam penyeragaman data dan peta terkait tanah transmigrasi dan konflik agraria, serta untuk kemudahan dalam menentukan pola penyelesaian permasalahan yang dibutuhkan.
“Mengingat pentingnya pelaksanaan Reforma Agraria Summit 2024 nanti, melalui Workshop ini diharapkan dapat memberikan masukan yang konkret, resolusi yang nyata dalam penyelesaian permasalahan tanah transmigrasi dan konflik agraria di Indonesia,” harap Susiwijono Moegiarso.
Menurut Susiwijono Moegiarso, juga diperlukan dukungan anggaran khusus APBN maupun APBD serta dukungan prioritas dan sinkronisasi kegiatan Reforma Agraria di K/L pusat dan pemerintah daerah.
“Kami juga sangat mengharapkan, dukungan dan kerja sama seluruh stakeholders di dalam program Reforma Agraria,” pungkasnya.
Untuk diketahui, tujuan dari pelaksanaan Reforma Agraria Summit 2024 sendiri antara lain Penyampaian capaian Program Strategi Nasional (PSN) Reforma Agraria Tahun 2014 s.d. 2024; Penyusunan _Baseline_ Reforma Agraria 2025-2029; dan sebagai tindak lanjut kesepakatan 9 menteri dalam GTRA Summit Karimun 2023. (ADV)
Editor: Abadi
