BANJARMASIN, klikkalsel.com – Puluhan spanduk dan baliho bergambarkan Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di beberapa titik di Banjarmasin mulai diturunkan sejak tadi malam.
Penurunan spanduk dan baliho tersebut dilakukan atas reaksi kekecewaan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Banjarmasin terhadap Anies Baswedan yang dianggap berkhianat.
Pasalnya, secara sepihak Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai Calon Wakil Presiden (Cawapres) Anies Baswedan, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS.
Disampaikan Sekretaris DPC Partai Demokrat, Muhammad Syahreza bahwa penurunan spanduk dan baliho tersebut sebagai aksi dari kekecewaan pihaknya.
“Hal itu lah yang menjadi dasar utama gerakan penurunan ini dan sudah jadi pertimbangan kami dengan dasar yang kuat,” tuturnya, Jumat (1/9/2023).
Baca Juga : Tahun Politik, Wakil Ketua Komisi II Inginkan Masyarakat tidak Mudah Terprovokasi
Baca Juga : Sosialisasikan Peserta Pemilu 2024, KPU Kotabaru Gelar Kirab
Menurutnya sesuai dengan rilis DPP yang dikeluarkan sejak 24 hingga 26 Agustus lalu tim koalisi telah memfinalkan keputusan untuk mendeklarasikan pasangan Anies Baswedan dengan AHY sebagai Cawapres.
Namun pada tanggal 30 Agustus kemarin ada keputusan baru tanpa ada koordinasi dengan tim koalisi dan dianggap keputusan sepihak.
Selain itu, Anies Baswedan dinilai telah tak memegang komitmennya yang telah disepakati melalui piagam koalisi oleh tiga Partai Politik (Parpol) sebelumnya yang telah dilakukan.
“Saya garis bawahi bahwa demokrat adalah partai yang memegang teguh komitmennya. Jadi teramat disayangkan komitmen dan kesepahaman atas dasar keadilan serta kesetaraan ini dikhianati dengan keputusan tiba tiba satu pihak,” tegasnya.
“Untuk itu DPC Demokrat Banjarmasin menunggu arahan dan keputusan dari Majelis Tinggi Partai Demokrat terkait sikap resmi partai atas kejadian ini. Saya pastikan DPC Demokrat Banjarmasin tegak lurus dan setia dengan keputusan Majelis Tinggi maupun DPP Demokrat,” sambungnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya melalui pernyataan pres yang dirilis Kamis (31/8/2023) di Jakarta menjelaskan bahwa Partai Demokrat akan melakukan rapat Majelis Tinggi Partai untuk mengambil keputusan selanjutnya.
“Sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat tahun 2020, kewenangan penentuan koalisi dan Capres/Cawapres ditentukan oleh Majelis Tinggi Partai,” ucapnya.
Dalam pernyataan press itu dijelaskan secara lengkap apa yang telah terjadi dalam Koalisi Perubahan secara kronologis.
Namun yang jelas, pihaknya menyatakan sikap kekecewaan terhadap Anies Baswedan yang telah berkhianat terhadap atas komitmen yang telah ia buat sendiri sebelumnya.(fachrul)
Editor : Amran
