Pertimbangkan Aspek Lingkungan

Foto Bersama usai melaksanakan seminar lingkungan bersama Universitas UN Kalsel. (foto : baha/klikkalsel)

BANJARMASIN, klikkalsel– Kelestarian lingkungan yang selama ini minim diperhatikan, menjadi sorotan mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) Universitas NU Kalimantan Selatan.

Foto Bersama usai melaksanakan seminar lingkungan bersama Universitas UN Kalsel. (foto : baha/klikkalsel)

Berbagai permasalahan tata ruang yang dinilai dapat mengancam kelestarian lingkungan maupun iklim investasi di daerah, juga menjadi catatan yang harus segera disikapi bersama.

Perwakilan mahasiswa Planologi Universitas NU Kalsel, Mardiana dalam seminarnya menyampaikan tema Tantangan Perkotaan Dalam Perspektif Teknologi dan Infrastruktur di Indonesia yang diselenggarakan himpunan mahasiswa PWK Universitas Bosowa, Makassar.

“Di daerah kerap terjadi kasus-kasus tata ruang yang kontradiksi antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat,” tuturnya.

Sebagai contoh kata dia, di Kalsel muncul penolakan warga terhadap izin pertambangan seperti di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kotabaru. Juga kasus-kasus tumpang tindih dan alih fungsi lahan yang memunculkan konflik di tengah masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang  Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Wisnubroto Sarosa, mengakui banyaknya permasalahan tata ruang yang menimbulkan polemik di daerah.

Selain itu kata dia, pembangunan tata ruang sebenarnya mempunyai sasaran penataan ruang mempertimbangkan aspek ekomomi, sosial dan dampak lingkungan.

Pemerintah saat ini juga menerbitkan peraturan zonasi yang berisi pengaturan pemanfaatan ruang. Izin yang dikeluarkan adalah filter untuk pemanfaatan ruang agar pembangunan berjalan sesuai diharapkan.

“Bagaimana pembangunan dan penataan kawasan dilakukan dengan mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan,” tegasnya.

Lebih jauh Wisnubroto mengatakan pemerintahan Jokowi-JK telah menetapkan fokus pembangunan mulai beralih ke luar Pulau Jawa. Hal ini bertujuan untuk percepatan  ekonomi, pembangunan   pemerataan dan menghapus kesenjangan.

Pemerintahan Jokowi-JK untuk periode 2015-2019 membangun 245 proyek infrastruktur dan 92 proyek diantaranya ada di Pulau Jawa. Namun pembangunan di Pulau Jawa menghadapi ancaman berupa bencana banjir, gempa, longsor dan abrasi.

Terkait pemerataan pembangunan ini pemerintah juga tengah merancang pembangunan ibukota negara ke luar Jawa. Rencana pemindahan ibukota ini memang perlu pertimbangan matang karena beberapa contoh di negara lain pemindahan ibukota tidak memberi dampak pertumbuhan ekonomi yang signifikan.

Seminar nasional ini diselenggarakan Himpunan Mahasiswa PWK Universitas Bosowa yang merupakan rangkaian kegiatan disebut Plano Face dan HUT 30 tahun program studi PWK. Seminar ini menghadirkan para pembicara nasional dan undangan dari berbagai daerah salah satunya Universitas NU Kalsel. (Baha)

Editor : Amran

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.