BANJARMASIN, klikkalsel– Meski sudah menyandang status menyandang status Project Strategis Nasional (PSN), namun bukan berarti bisa menjamin pengembangan Bandara Syamsudin Noor menuju bandara berstandar internasional.
Upaya Pemrov Kalsel menjadikan bandara kebanggan warga Kalsel ini masih saja ditemukan kendala. Masalah lahan dengan TNI AU dan sejumlah masyarakat yang mengaku pemilik tanah memasang tenda biru di areal pengembangan bandara.
Rapat dengan Komisi III DPRD Kalsel, Rabu (3/1/2018) siang, General Manager PT Angkasa Pura I, Wahyudi pun mengaku kalau progres pengembangan bandara tak sesuai target.
Kalau hitungan sebelumnya per 31 Desember mencapai 21,9 persen, kenyataannya hanya 15,9 persen.”Penyebabnya karena lahan belum clear,” tekannya.
Menurutnya, untuk TNI AU terkait permasalahan tanah, pihaknya yakin dalam waktu dekat sudah beres. Namun, masyarakat yang memasang tenda biru itu yang agar berat.
“Sebenarnya kita sudah membayar ganti rugi lahan seluas 7,8 hektar. Namun sekarang ada lagi masyarakat yang mengklaim kepemilikan tanah,” ujar Wahyudi.
Ia cuma berharap ada solusi masalah ini, agar pengembangan Bandara Syamsudin Noor bisa segera dilanjutkan Januari 2018. “Kita masih melakukan upaya pendekatan dengan masyarakat,” ungkapnya.
Untuk mengambilalih secara paksa lahan tersebut, PT Angkasa Pura pun tak ingin. “Sebab jika kita ambil secara paksa kemungkinan besar akan terjadi konflik,” ujarnya.
Maka itu pihaknya mempersilakan warga yang mengaku pemilik lahan bisa menempuh jalur hukum. “Silakan kalau ada masyarakat yang membawa hal ini ke ranah hukum,” imbuhnya.
Sementara anggota Komisi III DPRD Kalsel, M Fikri berharap masalah ini segera selesai. “Kita mentargetkan Juni 2019 pengembangan bandara sudah rampung dan bisa diresmikan,” harap politikus Partai Demokrat ini.
Ia pun meminta PT Angkasa Pura I memprioritaskan pekerja lokal di Bandara Syamsudin Noor. “Bahkan pihak bandara juga wajib mempromosikan produk khas Kalsel,” harapnya.(elo syarif)
Editor : Amran
