BANJARMASIN, klikkalsel.com – DPRD Kalsel sepakat untuk menyukseskan program penambahan perangkat Implementasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)
Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK mengatakan, hal ini dikarenakan Polda Kalsel hanya memiliki enam perangkat ETLE statis dan lima perangkat ETLE mobile handheld.
Di mana jumlah tersebut sangat sedikit untuk melengkapi kebutuhan alat tilang elektronik di titik-titik rawan pelanggaran di Kalsel.
“Kemarin DPRD Kalsel bersama Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Kalsel menggelar Rakor bersama seluruh stakeholders kabupaten dan kota untuk berpartisipasi dalam percepatan penambahan perangkat ETLE,” katanya Kamis (27/7/2023)
Supian HK mengatakan, masing-masing stakeholder di kabupaten/kota telah sepakat dan setuju untuk menyukseskan program penambahan perangkat ETLE tersebut.
“Kita minta Dirlantas Polda Kalsel untuk bersurat secara resmi ke Pemkab/Pemko untuk merincikan terkait ini, agar sesuai dengan aturan yang berlaku,” kata politisi Partai Golkar ini.
Baca Juga Ketua DPRD Kalsel Apresiasi Bank Kalsel Cabang Jakarta
Baca Juga Muncul Rasa Kecewa di Gala Premier Film JSS, Anggota DPRD Memilih Pulang
Sebelumnya, Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Kalsel, Kombes Pol Robertho Pardede memaparkan, penambahan titik pemasangan kamera ETLE direncanakan tersebar di 13 kabupaten/kota di Kalsel.
“Berdasarkan survei, pemetaan, dan anev yang dilakukan, saat ini paling dibutuhkan kamera E-TLE di 57 titik yang tersebar di wilayah Kalsel,” kata Robertho.
Sedangkan jumlah perangkat ETLE di tiap kabupaten/kota akan disesuaikan dengan skala prioritas.
Robertho juga menambahkan, keberadaan E-TLE ini memberikan manfaat, seperti kepastian hukum untuk masyarakat, membudayakan tertib berlalu-lintas, hingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kalsel dari sektor pajak kendaraan bermotor.
Ditambahkan, fungsi perangkat ETLE yang sangat penting ini, sehingga Dirlantas Polda Kalsel memohon dukungan dari semua pihak, agar penambahan perangkat E-TLE diupayakan secepatnya.
“Jika seluruhnya dibebankan ke Pemprov Kalsel, tentu akan berat, karena mereka juga memiliki program prioritas lainnya, seperti stunting dan lainnya. Oleh karena itu, kami memohon dukungan dari kabupaten dan kota,” pungkasnya. (azka)
Editor : Akhmad
