BANJARMASIN, klikkalsel – Pemerintah telah menetapkan Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai lokasi ibukota negara baru. Seiring pemindahan ibukota negara ke Kalimantan tersebut, harus disikapi dengan kesiapan daerah dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
Hal itu dikemukakan Berry Nahdian Furqan, pegiat lingkungan dan sosial, Rabu (28/8/2019), kala dialog bertema Ibukota Negara dan Percepatan Pembangunan Kalimantan di TVRI Banjarmasin.
“Presiden telah mengumumkan Kaltim sebagai lokasi pembangunan ibukota negara. Ini harus kita sikapi dengan menyiapkan SDM daerah berkualitas selain berbagai hal penting yang menjadi sorotan banyak pihak seperti masalah lingkungan,” tuturnya.
Figur muda Banua kelahiran Bumi Murakata Julukan Kabupaten Hulu Sungai Utara (HST) 1976 silam yang akrab disapa Berry, mengatakan selama ini SDM di daerah kurang mampu bersaing dengan SDM yang ada di Pulau Jawa.
Kendati demikian, Akademisi Universitas NU Kalsel ini berharap kualitas perguruan tinggi di Kalimantan, khususnya Kalsel sendiri harus mampu mencetak lulusan yang mempunyai daya saing tidak hanya di level nasional tetapi juga internasional. Demikian juga dengan indeks pembangunan manusia (IPM) Kalsel berada di urutan 22 secara nasional.
Menurut Berry yang pernah menjabat Direktur Walhi Nasional, penunjukan Kalimantan sebagai ibukota negara juga harus dijadikan peluang dalam rangka pemulihan kerusakan lingkungan di Kalimantan.
“Kalimantan hendaknya tetap dijadikan paru-paru dunia, bagaimana ibukota menjadi peluang untuk pemulihan lingkungan dengan peningkatan alokasi anggaran yang memadai untuk memulihkan kerusakan lingkungan,” ungkapnya.
Persoalan izin tambang dan perkebunan yang ditentang organisasi lingkungan dan masyarakat harus dibersihkan dari wilayah tapak lokasi ibukota negara. Bagaimana pemerintah bisa memenuhi syarat ibukota negara yang aman, nyaman serta kesejahteraan masyarakat meningkat.
Sementara, persoalan yang selama ini banyak dipertanyakan daerah kepada pemerintah pusat berupa berkutat pada konektivitas, pemerataan pembangunan infrastruktur dan ekonomi.Terkait hal ini, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kalsel, M Yasin mengatakan penetapan ibukota negara di Kalimantan diharapkan mampu mempercepat pembangunan di wilayah Indonesia tengah dan timur.
“Bagi Kalsel sendiri ibukota negara diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saat ini berbagai program pembangunan strategis nasional di Kalsel sedang berjalan dan diharapkan mampu mendukung keberadaan ibukota negara seperti bandara internasional, kawasan industri, pelabuhan dan trans Kalimantan,” ujarnya. (rizqon)
Editor : Farid
