BANJARMASIN, klikkalsel.com – Masyarakat Kalimantan Selatan (Kalsel) diminta bersabar menghadapi pemadaman listrik bergilir yang diperkirakan masih berlangsung hingga akhir September 2026.
Kondisi tersebut terjadi akibat gangguan pada sejumlah pembangkit listrik milik perusahaan swasta yang menjadi mitra PT PLN.
Kabar tersebut disampaikan General Manager PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (UID Kalselteng), Iwan Soelistijono, usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPRD Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Kamis (2/7/2026).
“Kita perkirakan di akhir September 2026 keadaan akan kembali normal seperti biasanya,” ujar Iwan.
Menurutnya, salah satu penyebab utama pemadaman bergilir adalah kerusakan mesin di Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Bangkanai, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, serta gangguan di sejumlah pembangkit listrik swasta lainnya.
Iwan mengungkapkan, sekitar 11 pembangkit listrik swasta saat ini sedang menjalani perbaikan.
“Kerusakan ini bukan terjadi secara bersamaan, tetapi bergiliran. Kita berdoa semoga tidak ada gangguan tambahan,” katanya.
Meski perbaikan diperkirakan baru selesai pada akhir September, PLN memastikan mulai Jumat (3/7/2026) sistem kelistrikan memasuki status siaga sebagai upaya meminimalkan dampak pemadaman kepada masyarakat.
Dalam RDP tersebut juga terungkap, gangguan berasal dari pembangkit milik swasta, di antaranya PT Indonesia Energi Dinamika, PT SKS Listrik Kalimantan, PT Indo Ridlatama Power, PT Cahaya Fajar Kaltim, PT Graha Power Kaltim, dan PT Cahaya Banjar Kaltim.
Baca Juga :Â Ungkap Penyebab Listrik Byar Pet di Kalsel, DPRD Panggil PLN
Baca Juga :Â Ungkap 379 Kilogram Sabu dan Ribuan Ekstasi, Tim AKBP Ade Harri Terima Penghargaan Kapolda Kalsel
Saat ditanya mengenai kemungkinan pemberian sanksi kepada perusahaan swasta yang mengalami gangguan, Iwan menegaskan hal tersebut bukan menjadi kewenangannya.
“Mohon maaf, kalau itu bukan kewenangan saya,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalsel Achmad Maulana mengatakan, pemadaman listrik bergilir telah menjadi perhatian serius, karena berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat dan roda perekonomian.
“Masyarakat membutuhkan listrik untuk menjalankan kegiatan sehari-hari, mulai dari sekolah, bekerja, hingga menjalankan usaha,” ujarnya.
Maulana juga menyoroti pelaksanaan pemadaman bergilir yang dinilai belum merata. Menurutnya, masih ada sejumlah wilayah dan beberapa instansi pemerintah yang tidak mengalami pemadaman, sehingga menimbulkan kesan ketidakadilan di tengah masyarakat.
Melalui RDP tersebut, DPRD berharap, penyebab utama pemadaman dapat diketahui secara jelas sekaligus mendorong PLN menghadirkan solusi agar kondisi segera kembali normal.
Di sisi lain, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Kalsel Fauzan Ramon, menegaskan, perusahaan swasta yang menjadi penyebab gangguan harus bertanggung jawab, apabila terbukti merugikan pelanggan PLN.
“Kalau benar kerusakan di pembangkit swasta mengakibatkan kerugian bagi konsumen, perusahaan tersebut harus diberikan peringatan dan bertanggung jawab,” tegas Fauzan.
Hingga kini, PLN belum dapat memastikan apakah pemadaman bergilir akan sepenuhnya berhenti sebelum akhir September. Namun, perusahaan optimistis status siaga yang mulai diberlakukan sejak 3 Juli 2026 dapat membantu mengurangi frekuensi pemadaman di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. (azka)
Editor : Akhmad
