BANJARMASIN, klikkalsel – Alokasi anggaran pendidikan di Kalsel sebesar 22,5 dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)Â Kalsel, terutama untuk perbaikan dinilai masih kurang.
Pasalnya anggaran tersebut tersebar pada sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkungan Pemprov Kalsel. Sementara yang riil dikelola Disdikbud Kalsel kurang dari 5 persen.
Kenyataan ini disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Yazidie Fauzi dalam rapat paripurna Pengambilan Keputusan DPRD Kalsel terhadap Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Penjelasan Gubernur Kalsel terhadap APBD 2018, Kamis (26/10/2017).
Yazidie mengungkap kenyatan kalau 2018 belanja langsung Disdikbud Kalsel hanya Rp248 miliar lebih saja. Sementara, alokasi anggaran 2017 Rp446 miliar lebih. Ia melihat sangat ironis anggaran yang dikelola disdik justru mengalami penurunan.
“Padahal kewenangan dinas ini bertambah. Sebab mereka dipercaya memenuhi kebutuhan Sekolah Menengah Atas (SMA)Â sederajat. Sejatinya anggaran yang digelontorkan juga harus dinaikan,” ujarnya disela paripurna yang dihadiri Wakil Guberbur Kalsel H Rudy Resnawan.
Menurut anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)Â ini, kesempatan membenahi sektor pendidikan bisa dilak. Asalkan 22,5 persen anggaran pendidikan dari APBD seluruhnya dikelola Disdikbud Kalsel.
Yazidie berjanji akan memperjuangkan hal itu dalam Badan Anggaran (Banggar).”Kita akan terus kejar agar Disdikbud Kalsel minimal menerima ideal, bukan kurang dari 5 persen seperti yang dialokasikan saat ini,” janjinya.
Rudy Resnawan pun langsung memencet tombol mickropon untuk menjawab keluh kesah Ketua Komisi IV DPRD Kalsel tersebut.”Informqsi yang anda utarakan akan segera saya sampaikan ke pimpinan,” ujar Wakil Gubernur Kalsel dua periode ini.(elo syarif)
Editor : Amran
