BANJARMASIN, klikkalsel.com – Jangan sampai anggaran pembangunan yang digelontorkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) justru tumpang tindih dengan program pemerintah kabupaten/kota.
Pesan tegas itu disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Mustaqimah, saat memimpin rapat kerja bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalsel, membahas rencana kerja dan program Bappeda Kalsel untuk Tahun Anggaran 2027, Selasa (22/9/2026).
Mustaqimah menilai, sinkronisasi perencanaan menjadi hal penting agar setiap rupiah anggaran daerah benar-benar digunakan untuk kebutuhan masyarakat.
Terlebih, dalam program sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah seluruh kabupaten/kota di Kalsel, terdapat anggaran sekitar Rp600 juta.
Menurutnya, anggaran tersebut harus mampu memastikan program pembangunan antarwilayah berjalan terkoordinasi dan tidak saling bertabrakan.
“Ketika program sebuah SKPD menentukan, misalnya PJU, dia menentukan titik lokasi di suatu tempat. Artinya jangan sampai terjadi tumpang tindih di titik itu,” tegas Mustaqimah.
Ia mencontohkan, sebelum pemerintah provinsi membangun penerangan jalan umum (PJU) di suatu lokasi, perlu dipastikan terlebih dahulu apakah lokasi tersebut sudah menjadi bagian dari program pemerintah kabupaten.
“Apakah koordinatnya memang sudah sesuai atau ternyata sudah dilakukan oleh kabupaten? Sehingga anggaran itu tepat sasaran dan tidak terjadi tumpang tindih,” jelas politisi Partai NasDem tersebut.
Baca Juga : Klaim Karhutla Terkendali, Pemprov Kalsel Siapkan Bantuan untuk Kalteng
Baca Juga : Tiga Jenazah Ditemukan di Dalam KM Virgo pada Hari ke-9 SAR, Dievakuasi dengan Helikopter
Menurut Mustaqimah, persoalan sinkronisasi bukan sekadar urusan administrasi perencanaan. Hal itu berkaitan langsung dengan efektivitas penggunaan APBD.
Sebab, pembangunan yang dilakukan di lokasi yang sama atau memiliki sasaran serupa berpotensi membuat anggaran tidak optimal.
Di sisi lain, total anggaran Bappeda Kalsel untuk 2027 mengalami penurunan sekitar Rp48 miliar lebih atau 10,69 persen dibandingkan anggaran tahun 2026.
Namun, Mustaqimah menilai penurunan tersebut tidak menjadi persoalan sepanjang anggaran yang disusun memang berdasarkan kebutuhan.
“Sesuai dari kebutuhan. Kalau memang di tahun ini kebutuhannya setotal itu, ya kita laksanakan. Tinggal bagaimana aplikasi dan evaluasinya,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kalsel Suprapti Tri Astuti memaparkan, anggaran 2027 diarahkan untuk mendukung layanan administrasi inti dan operasional yang berkelanjutan.
Selain itu, Bappeda juga memprioritaskan penguatan koordinasi lintas sektor serta perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan berbasis data.
Pada 2027, Bappeda Kalsel merancang tiga program, 15 kegiatan dan 73 subkegiatan.
Total pagu anggaran yang disiapkan mencapai Rp48 miliar lebih.
Mustaqimah berharap seluruh perencanaan tersebut tidak berhenti pada dokumen dan penyerapan anggaran. Program yang disusun harus memiliki sasaran jelas dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Ke depan pastilah untuk anggaran itu memang optimal menyentuh masyarakat dan juga yang pastinya efektif dan efisien,” pungkasnya.(azka)
Editor : Akhmad
