BANJARBARU, klikkalsel – Ketua DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H Supian HK meminta Kalsel menjadi prioritas pada anggaran pembangunan.
Hal itu disampaikannya saat mendampingi Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor menerima kunjungan kerja Tim Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), di Sekretariat Daerah Kalsel, Banjarbaru, Senin (24/2/2020), di Ruang Rapat H. Maksid.
Ia berharap agenda serupa terus dilakukan dan dilanjutkan dengan lebih intensif. Guna memudahkan berbagai usulan dan harapan masyarakat Bumi Lambung Mangkurat mendapat prioritas dan masuk dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Nasional.
“Pada intinya DPRD Kalsel minta diprioritaskan menyangkut masalah Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana bantuan lainnya, demi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kalsel,†cetusnya.
Sementara itu, Paman Birin sapaan akrab Gubernur Kalsel dalam sambutannya mengatakan, sangat mengapresiasi dan menyambut baik kunjungan Tim Banggar DPR RI ke Bumi Lambung Mangkurat. Terlebih agenda DPR RI tersebut merupakan menandakan Kalsel masuk skala pembangunan nasional.
Dalam hal ini Banggar DPR RI menghimpun masukan, saran dan rekomendasi kebijakan penerimaan, pengalokasian dana transfer daerah. Selain itu, juga terkait dana Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Paman Birin berharap melalui pertemuan dapat tergali lebih dalam berbagai informasi di bidang-bidang terkait serta memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi rakyat Kalimantan Selatan. Menurut Gubernur, ini merupakan keterpaduan memaksimalkan manfaat kemampuan keuangan daerah dan pusat.
“Dengan Dana Desa yang dikucurkan oleh Pemerintah Pusat banyak desa-desa yang tadinya sangat tertinggal, tertinggal dan tidak maju, meningkat secara signifikan. Diharapkan program ini berjalan dengan baik dan sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kalsel,” ujarnya.
Wakil Ketua Banggar DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan, kunjungan ini untuk menghimpun masukan, saran dan rekomendasi kebijakan penerimaan, pengalokasian dana transfer daerah, dan Dana Desa. Selain juga untuk mensinkronkan berbagai kendala yang ada.
“Kita accept (terima-red) apa keluhan-keluhan di bawah (daerah), termasuk usulan yang harus kita support dan yang harus bertanggung jawab atas resiko kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah jangan dibiarkan ‘teriak-teriak’ dan tidak disupport dari sisi anggarannya,†pungkas Legislator Dapil Jabar II ini.
Dalam pertemuan turut diikuti perwakilan, pemerintah pusat dari Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah. Agar langsung menyimak dan mengetahui usulan yang diserap untuk ditindaklanjuti.
Dalam agenda ini, turut hadir Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel H. Abdul Haris Makki, Pimpinan Bank Indonesia Kalsel, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota se Kalsel, Kepala SKPD Pemprov Kalsel dan Pemkab/kota. (Humas DPRD Kalsel & rizqon/klikkalsel)
Editor : Akhmad
