JAKARTA, klikkalsel.com – Peraturan Daerah (Perda) lama dinilai perlu dievaluasi, karena sudah tidak relevan dengan kondisi zaman, bahkan sudah ada yang tak sejalan dengan perundang-undangan yang baru.
Oleh karena itu, Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Kalsel melakukan konsultasi ke Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum RI di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Dipimpin Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kalsel, Firman Yusi, rombongan secara khusus membahas evaluasi Perda yang telah diterbitkan, termasuk regulasi yang sudah tidak relevan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan.
Firman Yusi mengakui, evaluasi terhadap Perda lama menjadi salah satu pekerjaan yang selama ini belum maksimal dilakukan Bapemperda DPRD Kalsel.
“Yang paling menarik bagi kami tadi, sebenarnya selaras dengan yang sudah direncanakan oleh Bapemperda, untuk satu hal yang selama ini Bapemperda Kalsel agak ketinggalan, terutama kaitannya dengan evaluasi Perda yang sudah diterbitkan sebelumnya,” ungkapnya.
Menurutnya, pembentukan Perda tidak boleh berhenti pada proses pengesahan. Pengawasan terhadap implementasi dan evaluasi efektivitas aturan juga harus menjadi perhatian serius, agar regulasi benar-benar bisa dijalankan.
Dalam konsultasi tersebut, Bapemperda DPRD Kalsel turut membawa sejumlah inventarisasi persoalan untuk dibahas bersama BPHN.
Baca Juga : Bapemperda Kalsel Batasi Usulan Raperda 2027
Baca Juga : Delapan Perda Kalsel Belum Diregister Kemendagri
Di antaranya, identifikasi Perda yang sudah usang, penyesuaian regulasi yang bertentangan atau tidak lagi selaras dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, hingga pembenahan klausul sanksi, agar sesuai dengan ketentuan hukum nasional terbaru.
Persoalan aturan pelaksana juga menjadi perhatian. Sebab, Perda yang sudah disahkan tetapi tidak didukung regulasi teknis berpotensi sulit diterapkan secara optimal.
Analis Hukum Ahli Utama BPHN, Bambang Iriana Djajaatmadja, mengapresiasi langkah Bapemperda DPRD Kalsel yang mulai memberikan perhatian lebih terhadap evaluasi produk hukum daerah.
BPHN bahkan mendorong penerapan klausul evaluasi khusus atau review clause dalam setiap penyusunan Perda ke depan.
Instrumen tersebut memungkinkan suatu regulasi dievaluasi secara berkala untuk memastikan substansinya tetap relevan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.
Selain itu, BPHN menawarkan pendampingan teknis melalui penggunaan matriks Pedoman Enam Dimensi sebagai instrumen untuk mengukur kualitas regulasi daerah.
“Diharapkan terintegrasi dalam Program Pembentukan Perda (Propemperda), sehingga pembentukan regulasi baru tidak mengabaikan persoalan Perda yang sudah ada,” pungkasnya. (azka)
Editor : Akhmad







