BANJARBARU, klikkalsel.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Badan Penelitian Pembangunan Daerah (Balitbangda) menggelar Sosialisasi Inovasi Daerah di aula Idham Khalid Setda Provinsi Kalsel di Banjarbaru yang melibatkan pejabat terkait di 13 Kabupaten/Kota pada Selasa (17/5/2022).
Kepala Pusat Litbang Inovasi Daerah, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri, Matheos Tan hadir sebagai penyaji materi sosialisasi inovasi terkait strategi peningkatan kapasitas aparatur yang inovatif. Matheos pun mengapresiasi langkah Pemprov Kalsel yang mengundang jajaran pemerintah kabupaten/kota membahas masalah inovasi daerah ini.
“Apresiasi yang luar biasa kepada gubernur dan jajarannya,” ujar Matheos usai sosialisasi.
Bahkan pihaknya ujar Matheos, bersedia memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah dengan jajarannya, dalam melakukan inovasi. Apalagi saat ini, inovasi yang dilaporkan oleh pemerintah kabupaten kota, masih terdapat kekurangan berupa dokumen atau bukti-bukti inovasi.
“Dokumen harus dikuatkan dengan bukti-bukti,” tegasnya.
Pada kegiatan itu, Gubernur Kalsel melalui Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar menyampaikan sambutan sekaligus membuka acara.
Disebutkan, pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Kalsel sangat mendorong dan memotivasi setiap unit kerja, khususnya yang terkait langsung dengan pelayanan publik untuk kreatif dalam menciptakan inovasi-inovasi baru, untuk memperbaiki kinerja pemerintahan dan pelayanan publik.
Di Kalsel ujar gubernur, cukup banyak inovasi-inovasi yang sudah dibuat dan diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja dan pelayanan kepada masyarakat.
Untuk itu, pemerintah provinsi Kalsel terus mendorong dan memotivasi pemerintah provinsi, kabupaten/kota, khususnya satuan kerja yang terkait langsung dengan pelayanan publik. hal ini dilakukan agar kreatif dalam menciptakan inovasi-inovasi baru, dalam upaya memperbaiki kinerja pemerintahan dan pelayanan publik.
”Alhamdulillah, pemerintah pusat melalui kementerian dalam negeri memberikan penghargaan melalui gelaran Innovative Government Award (IGA),”ucapnya.
Tentu hal ini diharapkan semakin memotivasi pemerintah daerah untuk melakukan inovasi.
Berbagai inovasi yang dilakukan daerah wajib dilaporkan kepada kemendagri.
“Laporan ini akan dinilai melalui sistem indeks inovasi daerah yang dilakukan setiap tahun,” imbuh Roy mewakili gubernur.
Baca Juga : Resmi, Sopir BPK Penabrak Pengguna Jalan Ditetapkan Polisi Tersangka
Baca Juga : Viral di Sosial Media, Mobil BPK Kembali Tabrak Pengguna Jalan dan Berujung Maut
Indeks inovasi daerah menjadi salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana capaian perbaikan dan peningkatan tata kelola pemerintahan, birokrasi, dan pelayanan publik melalui pengembangan inovasi-inovasi di tingkat daerah.
Harus diakui bersama, hingga saat ini masih muncul kesan pelayanan publik yang belum efisien, terlalu birokratis, dan belum berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
”Karena itu, kita perlu transformasi dan inovasi layanan publik, sebagai ujung tombak dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. inovasi yang lahir di tengah birokrasi tersebut, akan sangat berdampak pada akses masyarakat untuk memperoleh pelayanan,” sebutnya.
Untuk itu, semua pihak terkait harus mampu memetakan kebutuhan layanan masyarakat, menyediakan akses bagi layanan tersebut, hingga memangkas birokrasi yang dapat memperlambat proses pelayanan.
Baca selengkapnya dihalaman selanjutnya :
