Kategori: Pemko Banjarbaru

BANJARBARU, Klikkalsel.com – Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan menyerahkan penghargaan kepada Pemerintah Kota Banjarbaru lewat penyampaian hasil penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2023 lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Kalsel.

Pemko Banjarbaru meraih skor tertinggi untuk Kota Madya di wilayah Banua dengan nilai 92,00. Menghantarkan Ibukota Kalimantan Selatan meraih predikat “Kualitas Tertinggi” atau Zona Hijau tingkat Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023.

Penghargaan itu diserahkan Ombdusman RI Wilayah Kalimantan Selatan kepada Wali Kota Banjarbaru, H. M. Aditya Mufti Ariffin, yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum, Rahmah Khairita di Banjarmasin, Rabu (17/1/2024).

Prestasi Pemko Banjarbaru dalam meraih meraih nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik tidak lepas dari komitmen dari para penyelenggara pelayanan di wilayah Pemko Banjarbaru. Mulai dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu hingga Dinas Kesehatan.

Dikonfirmasi terpisah, Wali Kota Banjarbaru, H. M. Aditya Mufti Ariffin, mengungkapkan rasa syukur atas diraihnya penghargaan ini. Menurutnya penghargaan ini menjadi pemacu semangat awal tahun untuk meningkatkan kinerja SKPD dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang semakin prima.

“Alhamdulillah hari ini ini kita mendapat penghargaan dari Ombudsman di sektor pelayanan publik. Semoga menjadi vitamin bagi kita untuk lebih berkomitmen lagi dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,” ucapnya.

Hasil penilaian kepatuhan merupakan penggabungan atas hasil kinerja empat dimensi penilaian dengan kategorisasi penilaian. Keempat dimensi penilaian ini meliputi dimensi input yang terdiri dari variabel penilaian kompetensi pelaksana dan variabel pemenuhan sarana prasarana pelayanan.

Kemudian, dimensi proses terdiri dari variabel standar pelayanan. Berikutnya, dimensi output terdiri dari variabel penilaian persepsi maladministrasi, dan terakhir dimensi pengaduan terdiri dari variabel pengelolaan pengaduan.

“Hasil penilaian tahun 2023, Ombudsman RI menyatakan kita telah memenuhi standar peningkatan pelayanan publik, baik dari pemenuhan standar pelayanan, sarana prasarana, kompetensi penyelengara pelayanan dan pengelolaan pengaduan. Hasil ini harus terus ditingkatkan,” tuntas Wali Kota Aditya.(Restu/Adv)

BANJARBARU, Klikkalsel.com – Wali Kota Banjarbaru, H. M. Aditya Mufti Ariffin, dan Ketua TP PKK Kota Banjarbaru, Hj. Vivi Mar’i Zubedi, melaunching program kesejahteraan masyarakat melalui zakat, kerjasama Tim Penggerak PKK dengan Issa Group, sekaligus mewisuda para peserta Sekolah Gratis Pemberdayaan Perempuan melalui Life Skill Hair Salon Business School Batch 2, di Aula Gawi Sabarataan Pemko Banjarbaru, Selasa (17/01/2023).

Wali Kota Aditya menjelaskan, program zakat tersebut sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota Banjarbaru.

“Zakat ini bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mana penerima zakat ini sesuai dengan kaidah atau syariat islam,” katanya.

Aditya dan Vivi yang saat bersamaan juga mewisuda para peserta sekolah gratis pemberdayaan perempuan berharap, dengan adanya sekolah gratis ini, bisa meningkatkan taraf hidup kesejahteraan wanita-wanita di Banjarbaru.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kota Banjarbaru, Hj. Vivi Mar’i Zubedi, bersyukur bisa melaunching program zakat untuk masyarakat prasejahtera.

“Karena banyaknya kejadian di lapangan yang kita kunjungi secara langsung, bahwa banyak masyarakat yang masih mengalami hidup prasejahtera, tetapi tidak dapat diakomodir atau diintervensi oleh pemerintah seperti pelunasan hutang, perawatan pasca penyakit, terkena kanker dan lain sebagainya,” tuturnya.

Oleh karena itu, istri Wali Kota Banjarbaru yang juga sebagai CEO dan Founder dari ISSA Group brand Vivi Zubedi, berinisiatif menyisihkan sebagian zakat yang bernilai Rp 500.000.000,- untuk masyarakat kota Banjarbaru.

“Saya berharap walaupun nominal tidak besar, paling tidak sebagian masyarakat bisa diakomodir seperti pelunasan hutang, dan lainnya, untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka, baik itu usaha atau modal,” imbuhnya.

Ketika ditanya mengenai Sekolah Gratis Pemberdayaan Perempuan melalui Life Skill Hair Salon Business School Batch 2, Vivi Zubedi berharap tingkat keberhasilannya sama dengan batch pertama.

“Yang pertama Alhamdulillah saya sudah melihat pada berhasil, bisa buka salon, bisa menciptakan lapangan pekerjaan, kita harapkan batch 2 ini juga banyak membuka lapangan kerja untuk kaum perempuan,” tutupnya. (Restu/Adv)

BANJARBARU, Klikkalsel.com – Hari ini, Gedung Utama Amanah Borneo Park diresmikan dan prasasti penandatanganannya dihelat pada pukul 09.00 WITA, Jum’at (12/01/2024). Acara prestisius ini dihadiri oleh Wali Kota Banjarbaru, memancarkan semangat komitmen untuk memajukan pariwisata dan budaya di Kota Banjarbaru.

Peresmian ini menjadi tonggak sejarah baru dalam pengembangan infrastruktur pariwisata di Banjarbaru. Gedung Amanah Borneo Park, menawarkan ruang multifungsi dan fasilitas modern untuk mendukung berbagai kegiatan budaya, seni, dan bisnis.

“Tentunya keberadaan gedung utama ini semakin memperlengkap fasilitas yang ada di Amanah Borneo Park, semoga gedung ini dapat dimanfaatkan optimal dan menjadi alternatif pilihan masyarakat yang akan menyelenggarakan berbagai kegiatan,” ucapnya.

Acara yang berlangsung meriah ini menggambarkan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta untuk menciptakan pusat kegiatan yang berdaya saing tinggi. Wali Kota Banjarbaru, dalam sambutannya, menekankan pentingnya Amanah Borneo Park sebagai landasan untuk memperkaya potensi wisata dan ekonomi kota.

Puncak acara adalah penandatanganan prasasti oleh Wali Kota Banjarbaru, yang menandai secara resmi peresmian Gedung Amanah Borneo Park. Prasasti ini menjadi simbol komitmen bersama untuk mengembangkan destinasi unggulan yang mampu memikat wisatawan lokal dan internasional.

Dengan diresmikannya Gedung Amanah Borneo Park, diharapkan akan muncul lebih banyak event dan kegiatan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, seni, dan kebudayaan di Banjarbaru. Amanah Borneo Park telah lahir untuk menjadi pusat kegiatan yang meneguhkan reputasi kota sebagai destinasi berkelas.(Restu/Adv)

BANJARBARU, Klikkalsel.com – DPRD Kota Banjarbaru menggelar Rapat Paripurna pada hari Kamis (11/01/2024), di Ruang Graha Paripurna Lt.3 Gd. DPRD Kota Banjarbaru. Rapat tersebut dihadiri oleh Wali Kota Banjarbaru dan merupakan forum penting dalam menyampaikan 3 (tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru.

Acara ini merupakan wujud keseriusan Pemerintah Kota Banjarbaru dalam mempercepat dan memperbaiki proses kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan dalam rapat paripurna tersebut mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dari sektor cagar budaya, inovasi daerah, hingga utilitas perumahan dan pemukiman.

Wali Kota Banjarbaru, yang turut hadir dalam rapat paripurna, memberikan sambutan dan juga apresiasi terhadap langkah-langkah konstruktif yang diambil oleh DPRD Kota Banjarbaru dalam merumuskan peraturan daerah yang berkualitas dan mendukung pembangunan daerah.

“Saya sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap anggota dewan, dan saya berharap kiranya dalam waktu yang tidak terlalu lama ketiga buah raperda yang disampaikan hari ini dapat diproses sesuai mekanisme berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dapat ditetapkan dan disahkan menjadi perda Kota Banjarbaru,” ujar Wali Kota.

Baca Juga : DPRD Kota Banjarbaru Sahkan KUA PPAS 2023 dan Raperda Ketahanan Pangan

Baca Juga : Banjarbaru Terima Hasil Laporan Kepatuhan Anggaran

Adapun tiga Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan dalam rapat paripurna ini mencakup:
* Raperda Tentang Cagar Budaya.
* Raperda Tentang Inovasi Daerah.
* Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah kota banjarbaru nomor 1 tahun 2015 tentang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan pemukiman.

Rapat Paripurna ini menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kota Banjarbaru dalam menjalankan tugas legislasi dengan transparansi dan partisipasi masyarakat yang optimal. Harapannya, Rancangan Peraturan Daerah yang telah disampaikan dapat segera disahkan menjadi peraturan daerah yang berlaku. (Restu/Adv)