BANJARMASIN, klikkalsel.com – Pandemi Covid-19 membuat pola pendidikan berubah sejak beberapa tahun terakhir. Semula proses belajar mengajar dilakukan dengan tatap muka, kini proses belajar mengajar dilakukan secara jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi
Dari segi manfaat, dilakukannya pembelajaran jarak jauh (PJJ) mendorong pendidikan di tanah air ke arah digitalisasi. Namun, disisi lain hal tersebut juga menimbulkan hambatan.
Menurut, Hendri, seorang politik muda dan merupakan Kader Partai Gelora Indonesia Kota Banjarmasin, bagi daerah yang mengalami kendala akses internet dan karena rendahnya tingkat ekonomi masyarakat, PJJ cukup sulit untuk dilakukan.
“Selain itu, proses belajar mengajar yang membutuhkan praktek secara langsung juga mengalami kendala,” kata Hendri kepada klikkalsel.com Rabu (18/8/2021).
Atas dasar itu, Hendri menilai sistem pendidikan Indonesia saat ini sudah terpukul sebagai imbas dari Pandemi Covid-19 yang tidak diketahui kapan akan berakhir.
Seperti apa yang disampaikan Styandari Hakim, Ketua Bidang Pelayanan Masyarakat DPN Partai Gelora Indonesia yang ditiru Hendri, pihaknya telah menemukan fakta dilapangan yang menunjukan angka putus sekolah cukup tinggi.
“Terutama anak-anak yang berasal dari keluarga menengah kebawah,” ujarnya.
Dengan banyaknya orang tua yang kehilangan penghasilan dan pekerjaan, dia khawatir angka anak tidak sekolah dapat meningkat secara signifikan setelah pandemi.
Menghadapi kenyataan tersebut, Hendri menyarankan negara harus hadir untuk mencegah anak-anak putus sekolah selama pandemik karena masalah ekonomi atau karena ketiadaan alat daring.
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menurutnya harus segera melakukan pemetaan peserta didik yang putus sekolah beserta alasannya.
Kader Partai Gelora Indonesia ini juga meminta, dinas pendidikan di berbagai daerah harus melakukan pembinaan dan sanksi tegas kepada sekolah-sekolah yang tidak memberikan akses belajar dan bahkan mengeluarkan peserta didiknya karena menunggak SPP.
“Karena anak-anak dari keluarga menengah kebawah adalah kelompok yang paling terdampak selama pandemi, termasuk pemenuhan hak atas pendidikan,” tuturnya.
Lebih lanjut, kata Hendri penanganan ini selain memerlukan kehadiran pemerintah atau negara, juga diperlukan dukungan APBN dan APBD demi keberlangsungan masa depan anak-anak bangsa.
“Alarm darurat Pendidikan Nasional harus segera dinyalakan agar pemerintah kembali fokus dalam penanganan pendidikan, serta generasi penerus bangsa Indonesia yang sangat berharga ini, tidak kehilangan masa depan,” pungkasnya.(airlangga)
Editor: Abadi
