BANJARMASIN, klikkalsel.com – Pengendalian inflasi di Kalsel perlu ditingkatkan meski sedang mengalami penurunan di angka 2,65 persen. Harga komoditi beras saat ini masih melambung. Hal itu dikhawatirkan membuat inflasi Kalsel kembali naik.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalsel, Rudy M Harahap mengingatkan Pemerintah Daerah d melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) masing-masing harus terus mengendalikan inflasi daerah dengan strategi yang komprehensif. Menurutnya efektivitas program dan kegiatan pengendalian inflasi di Kalsel pada Triwulan III tahun 2023 perlu ditingkatkan.
Rudy menyebut, pengendalian inflasi Pemprov Kalsel dan 13 pemerintah kabupaten/kota belum sepenuhnya memuat strategi 4K yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.
“Beberapa pemerintah daerah juga belum memiliki rencana aksi yang konkret. Realisasi anggaran program dan kegiatan pengendalian inflasi daerah sampai dengan 31 Agustus 2023 baru sebesar 16,20 persen dari total anggaran yang tersedia,” ujarnya, Selasa (14/11/2023).
“Inspektorat daerah di masing-masing pemerintah daerah juga belum melakukan pengawasan langsung terhadap anggaran dan realisasi program dan kegiatan pengendalian inflasi tersebut,” imbuh Rudy
Sementara itu, dia mengingatkan para kepala daerah di Kalsel harus terus mewaspadai dan memonitor fenomena domestik maupun global yang akan berdampak pada inflasi. Seperti diketahui, hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan inflasi gabungan tiga lkota pembentuk indeks harga konsumen (IHK) di Kalsel pada bulan Oktober 2023 year on year (yoy) tercatat sebesar 2,65 persen.
“Namun, beras masih menjadi komoditas pangan pendorong inflasi,” sebutnya.
Baca Juga : Kepala Disdikbud Kalsel Akui Bahwa Ucapannya di Video Viral Tersebut Hanya Spontanitas
Baca Juga : Tujuh Pasar di Banjarmasin Raih Penghargaan PTU dari Kementerian Perdagangan
Memasuki pekan ketiga bulan November 2023, sebutnya, harga beras di Kalsel akan mengalami kenaikan rata-rata 20 hingga 50 persen.
Dia mengatakan bantuan dari BULOG melalui Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dimanfaatkan untuk kebutuhan saat darurat, kerawanan pangan pasca bencana, dan stabilisasi harga juga diperkirakan tidak akan terlalu berhasil dalam menekan harga beras.
“Sebab berdasarkan pemantauan program CBP di lapangan, beberapa pengecer masih menjual harga beras CBP dengan harga tinggi,” pungkasnya. (rizqon)
Editor: Abadi
