BANJARMASIN, klikkalsel- Rencana kunjungan kerja (kunker) DPRD Kalsel di penghujung masa jabatan tahun 2019 ke luar negeri mendapat tanggapan dingin dari Fraksi Partai Golkar di Rumah Banjar tersebut.
Pertimbangan keikutsertaan Fraksi Partai Golkar DPRD Kalsel pada agenda lawatan wakil rakyat ke luar negeri, salah satunya adalah aspek dari hasil kegiatan tersebut.
Sebab, anggaran yang akan dikeluarkan untuk kunjungan kerja ke luar negeri tersebut tentu tidak sedikit. Sehingga Fraksi Partai Golkar juga menilai dari hasil kegiatan nantinya.
Ketua Harian DPD Golkar Kalsel, H Supian HK mengatakan, pihaknya tak ingin menciderai kepercayaan masyarakat terhadap wakil rakyat.
Menurutnya maksud dan tujuan kunker tersebut hingga saat ini belum jelas.
Ketua Komisi III DPRD Kalsel itu, menegaskan keberangkatan kunker yang memakan dana milyaran rupiah tersebut, harus jelas aspek kepentingannya, harus ada pertimbangan timbal balik yang terima masyarakat.
“Sekarang ini pengujung jabatan kita sebagai wakil rakyat, Golkar mempertimbangkan tak ingin menyakiti kepercayaan masyarakat. Berapa dana yang akan dihabiskan,” tutur H Supian HK kepada awak media di ruang kerjanya, Jumat (22/2/2019).
Terlebih ditambahkannya, jika kegiatan tersebut memberikan dampak positif yang besar kepada masyarakat, bisa saja Fraksi Partai Golkar ikut ambil bagian dan menuangkan pikiran demi kemajuan daerah.
Sebagaimana diketahui, ada 55 wakil rakyat DPRD Kalsel dari seluruh Komisi mendapat jatah lawatan atau kunker keluar negeri yang dianggarkan Rp3,47 miliar lebih.
Sedangkan, agenda kunker ke luar negeri yang mengemuka tersebut muncul setelah Rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kalsel pada, Rabu (6/2/2019) lalu.
Namun, hingga saat ini belum diketahui pasti titik negara mana yang akan didatangi wakil rakyat dari Rumah Banjar tersebut.
Kabar terbaru, pihak Sekretariat DPRD Kalsel bersama sejumlah wakil rakyat telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian luar Negeri (Kemenlu), pada 14-16 Febuari kemarin.
Perihal konsultasi teknis rencana kunjungan kerja ke luar negeri tersebut, dan mendapat persetujuan dari pemerintah pusat. (Rizqon)
Editor : Alfarabi
