BANJARMASIN, klikkalsel.com – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) resmi menetapkan Raperda APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Daerah dalam Rapat Paripurna ke-28 yang digelar Selasa (25/11/25) siang.
Penetapan ini menjadi tonggak penting dalam memastikan kesinambungan pembangunan dan arah kebijakan fiskal daerah untuk tahun mendatang.
Gubernur Kalsel, H. Muhidin, menegaskan, APBD 2026 akan fokus pada empat proyek strategis yang menjadi pembangunan utama pemerintah provinsi.
“Di APBD tahun anggaran ini ada program tahun jamak yang memprioritaskan empat pembangunan, yakni Jembatan Pulau Laut, Stadion Internasional, Gedung DPRD, dan Rumah Dinas,” ujar Muhidin.
Gubernur Muhidin, menegaskan arah pembangunan Kalsel pada 2026. Pemerintah Provinsi, kata dia, akan menempatkan sektor utama masyarakat sebagai fokus penguatan.
“Pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, pemantapan ekonomi, dan konektivitas wilayah tetap menjadi prioritas pembangunan daerah,” tegasnya.
Baca Juga : Ratusan Mahasiswa Geruduk DPRD Kalsel, Desak Percepatan Pembahasan RUU KUHP yang Dinilai Bermasalah
Baca Juga : Kabar Baik! 6.403 PPPK Paruh Waktu Pemprov Kalsel Bakal Terima SK Dalam Waktu Dekat
Gubernur Muhidin mengajak, seluruh pihak untuk menjaga komitmen dalam menjalankan APBD 2026 agar manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Dengan ditetapkannya Raperda APBD 2026 sebagai Peraturan Daerah, DPRD dan Pemprov Kalsel menegaskan komitmen bersama dalam menjaga kesinambungan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Wakil Ketua DPRD Kalsel, Alpiya Rakhman, dalam laporannya menyampaikan, penyusunan RAPBD 2026 telah melalui proses panjang dan terstruktur. Ia menegaskan, Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan serangkaian rapat intensif.
Selain itu, ia mengingatkan, kondisi fiskal daerah 2026 menuntut penyesuaian belanja akibat menurunnya pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Penyesuaian ini, menurutnya, penting agar APBD tetap realistis namun tetap mampu mengakomodasi program-program prioritas.
“Banggar dan TAPD telah membahas secara mendalam untuk memastikan RAPBD 2026 tersusun komprehensif dan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah,” katanya.(azka)
Editor : Akhmad
