BANJARMASIN, klikkalsel.com – Kebutuhan armada pemadam kebakaran (Damkar) dan alat pelindung diri (APD) bagi petugas menjadi sorotan Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).
Di tengah keterbatasan anggaran 2027, Komisi I mengingatkan agar kebutuhan mendasar yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat dan keselamatan petugas tidak sampai terabaikan.
Hal itu mengemuka saat Komisi I DPRD Kalsel membahas rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Damkar Kalsel untuk tahun anggaran 2027 kemarin.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Habib Hamid Bahasyim, menegaskan, penentuan program harus benar-benar mempertimbangkan kebutuhan mendesak di lapangan.
“Jangan sampai karena keterbatasan anggaran, kebutuhan penting seperti armada pemadam kebakaran dan alat pelindung diri petugas justru terabaikan. Ini menyangkut pelayanan kepada masyarakat sekaligus keselamatan personel yang bertugas,” tegas Habib Hamid.
Menurut fraksi PKS ini, ketersediaan armada dan perlengkapan keselamatan merupakan kebutuhan mendasar agar petugas bisa bekerja secara maksimal ketika menghadapi kebakaran maupun kondisi darurat lainnya.
Baca Juga : Polda Kalsel Razia THM, Pengunjung Hotel Aria Barito Terciduk Bawa Ekstasi
Baca Juga : PWI Kalsel Gelar UKW Angkatan XXIV, Didukung PT Adaro Indonesia
Selain sarana dan prasarana, Komisi I juga menyoroti perlindungan terhadap relawan pemadam kebakaran yang selama ini turut membantu penanganan kebakaran di masyarakat.
Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Ilham Nor, menekankan pentingnya verifikasi data relawan agar mereka bisa memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Perlindungan tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi risiko kecelakaan kerja yang dapat dialami relawan ketika menjalankan tugas kemanusiaan.
Komisi I juga akan berkoordinasi dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel guna menentukan program prioritas yang perlu diperjuangkan dalam penyusunan anggaran 2027.
Sementara itu, Kepala Satpol PP dan Damkar Kalsel, Dany Matera Saputra, memaparkan sejumlah program dan kebutuhan instansinya.
Selain pengadaan armada dan APD, Satpol PP dan Damkar Kalsel juga menyampaikan pelaksanaan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) wajib serta dukungan terhadap kegiatan posyandu.
Dalam rapat tersebut, turut diserahkan draf peraturan daerah kepada Komisi I DPRD Kalsel untuk dibahas lebih lanjut.(azka)
Editor : Akhmad
