KANDANGAN, klikkalsel.com – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) H Kartoyo mendorong masyarakat desa untuk lebih aktif menggali potensi lokal demi memperkuat ekonomi sekaligus mendukung keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hal itu disampaikan H. Kartoyo saat melaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalsel Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, di Desa Sungai Paring, Kecamatan Kandangan, Sabtu (18/10/2025).
“Kita sudah menyelesaikan sosialisasi Perda tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Untuk itu, kita ingin menggali lebih dalam lagi potensi-potensi apa saja yang ada di desa,” ujar politikus Partai NasDem itu.
Menurutnya, kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah menjadi kunci agar kegiatan ekonomi di tingkat desa dapat berputar secara mandiri dan berkelanjutan. Salah satunya melalui keterlibatan langsung warga dalam rantai pasok bahan pangan MBG.
“Kita ingin ada sinergi dengan pemerintah, supaya masyarakat bisa mensuplai bahan makanan untuk program MBG. Dapur-dapur MBG ini sebaiknya ditopang masyarakat sendiri, seperti telur, ikan, dan sayur, semua bisa berasal dari warga desa,” jelasnya.
Baca Juga : Penerbangan Perdana Banjarbaru – Kuala Lumpur Sukses, Pemprov Kalsel Ancang-ancang Buka Rute ke Singapura
Baca Juga : Pansus IV DPRD Kalsel Bahas Raperda Kesehatan Bersama Kemenkes RI
H Kartoyo menilai, pemberdayaan sektor UMKM, pertanian, perkebunan, dan perikanan perlu terus ditingkatkan agar dapat menjadi penopang utama pelaksanaan MBG, sekaligus memperkuat ekonomi keluarga di pedesaan.
“Kami ingin ekonomi ini bergulir di desa, dengan orang tua murid ikut terlibat. Saya juga akan mendorong pemerintah provinsi maupun kabupaten agar membantu UMKM, petani, pekebun, dan nelayan supaya bisa berjalan menopang program MBG ini,” katanya.
Selain aspek ekonomi, ia juga menekankan pentingnya pengawasan dan jaminan mutu makanan bagi anak-anak penerima program.
“Selama ini kita juga khawatir, di tempat lain sudah ada kasus keracunan. Jadi, kami ingin kepastian bahwa makanan anak-anak benar-benar sehat. Harus ada pengawasan dan sanksi yang ketat. Kalau sekarang tidak terpantau, lebih baik uangnya disalurkan langsung ke orang tua murid,” pungkasnya.(adv DPRD Kalsel)
Editor : Akhmad
