Bupati Batola dan Kepala Kejati Kalsel Resmikan RRJ Sekaligus Syukuran Kantor Kecamatan

Bupati Batola san kepala Kejati Kalsel melakukan penandatangan berita acara

MARABAHAN, klikkalsel.com – Bupati Barito Kuala (Batola) Hj Noormiliani AS Hadir dan ikut meresmikan Rumah Restorative Justice (RRJ) bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan (Kajati Kalsel), Mukri di Desa Sungai Gampa Kecamatan Rantau Badauh ini, Rabu (08/06/2022).

Peresmian tersebut juga dihadiri Wakil Bupati H Rahmadian Noor, Ketua DPRD Saleh, Kajari Batola Eben Neser Silalahi beserta unsur forkopimda dan undangan ini bersamaan dengan Syukuran Penyelesaian Rehab Kantor Kecamatan Rantau Badauh.

Peresmian RRJ dan Kantor Kecamatan Rantau Badauh ini ditandai pengguntingan untaian melati dan penandatanganan berita acara dari Kajati Kalsel Mukri dan Bupati Batola Hj Noormiliyani AS.

Bupati Batola Hj Noormiliyani AS bangga dan bersyukur atas terbangunnya RRJ di wilayahnya. Ia berharap keberadaan RRJ ini akan memberikan manfaat bagi keadilan masyarakat di Kabupaten Batola.

Mantan Ketua DPRD Provinsi Kalsel ini juga mengharapkan keberadaan RRJ dapat menyelesaikan penanganan perkara secara cepat dan sederhana sehingga terwujudnya kepastian hukum yang adil dan menyentuh masyarakat tanpa adanya stigma negatif.

“Yang pasti dengan keberadaan RRJ ini dapat memberi peluang permasalahan-permasalahan hukum untuk diselesaikan dengan damai tanpa harus dilanjutkan, ini sangat luar biasa,” imbuhnya.

Baca Juga : Bupati Batola Desak KONI Perjuangkan Dayung Agar Masuk di Porprov Kandangan

Baca Juga : Batola Gelar Upacara Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia

Bupati satu-satunya wanita di Kalsel ini menyatakan, Pemkab Batola akan selalu bersinergi dengan Kejari Batola dalam penyelesaian masalah hukum serta berkolaborasi dalam memajukan daerah dan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan (Kajati Kalsel), Mukri menyatakan, rasa terima kasihnya kepada pemkab Barito Kuala serta pihak terkait yang telah bekerja keras mewujudkan rumah restoratice justice ini.

” Semoga dapat dikembangkan hinggga kecamatan lain,” papar Mukri.

Mukri berharap keberadaan rumah restorative justice bukan seremonial saja tapi dapat dioptimalkan dan membawa manfaat untuk masyarakat yang berusaha mengembalikan kedamaian.

Kajati Kalsel menerangkan, RRJ yang bernama Rumah Babaikan ini bukan tempat restorative justice pertama di Kalsel tetapi sudah berdiri di HST, HSS, dan Banjarmasin.

Keberadaan RRJ, terang dia, memberikan hasil positif dan mendapat apresiasi berbagai kalangan mengingat langkah yang diambil untuk mengembalikan kepada keadaan semula.

“Peristiwa yang diselesaikan dengan restorative justice insya Allah menghasilkan keadilan yang bisa diterima kedua belah pihak secara ikhlas dan sadar, bukan keadilan yang dipaksakan melalui hukuman normatif,” imbuhnya.

Pada bagian lain, Kajati Mukri menerangkan, kriteria penyelesaian kasus pada RRJ berpedoman dengan Peraturan Kejagung RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restoratif dengan kriteria diantaranya tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, atau ancaman hukuman pidana tidak mencapai 5 tahun, atau kerugian yang timbul tidak lebih dari Rp2,5 juta.

Penghentian penuntutan berdasarkan restorative justice, beber Mukri, dilakukan dengan memenuhi syarat antara lain mengembalikan barang dari tersangka kepada korban, mengganti kerugian korban dan respons positif masyarakat.

“Proses restorative justice merupakan alternatif penyelesaian proses pidana di luar persidangan dengan menekankan proses dialog dan mediasi,” jelas Mukri. (adv)

Editor: Abadi