MARTAPURA, klikkalsel.com – Buntut pemecatan terhadap pegawai tidak tetap (PTT) Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Banjar, Ketua DPRD akan bentuk Tim Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut tuntas kasus tersebut.
Ketua DPRD Banjar, H. Muhamad Rofiqi melemparkan pernyataan tersebut usai rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IV bersama dengan Disdik Banjar. Perihal pemberhentian Elly Meliyani karyawan PTT di bagian umum Kepegawaian (Umpeg) Dinsos.
“Seacara kultur, Kebuaten Banjar adalah daerah agamis (Islami, red) yang memiliki julukan Kota Serambi Makkah. Ketika seorang pegawai PTT tengah menjalakan ibadah umrah lalu dipecat, menurut saya itu hal yang salah,” ucapnya tegas.
Menurut Politisi Gerindra ini, ibadah umrah dan juga haji merupakan panggilan dari Allah SWT.
Baca Juga : Tak Terima Pulang Umroh Dipecat, Pegawai Dinas Pendidikan Ajukan Keberatan
Baca Juga : Berkali-kali Kebakaran, Ketua DPRD Banjar Soroti Pasar Thaibah Martapura
Bahkan, Rofiqi menegaskan, pemecatan Elly tidak adil. Pasalnya masih banyak PTT di Kabupaten Banjar yang tidak masuk kerja selama satu tahun, namun masih bekerja.
“Saya punya datanya,” tegasnya.
Pemberhentian PTT Disdik dengan dalih tidak masuk kerja selama 3 hari di Bulan February dan 11 hari selama menjalankan umrah, menurutnya adalah penistaan agama.
“Ini harus dikaji. Kami dari Fraksi Gerindra dan fraksi lainnya di DPRD Banjar akan segera membentuk Pansus Umrah. Agar masyarakat tahu dan teredukasi, jika hal-hal seperti ini harus kita lawan,” ucapnya.
“Ini duit negara, bukan duit punya dia, kok sok-sokan memberhentikan orang, kan lucu dan kacau,” timpal Rofiqi.
Menurut Rofiqi, dengan terbentuknya Tim Pansus, tidak hanya persoalan PTT di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar dapat diungkap. Melainkan beberapa proyek yang terindikasi adanya dugaan korupsi dapat dibuka.
“Positif Tim Pansus akan dibentuk, kalau perlu kita minta atensi KPK. Karena saya yakin banyak pejabat yang melakukan korupsi proyek,” tandasnya. (Mada Al Madani)
Ediotr : Amran
