BANJARMASIN, klikkalsel.com – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Bem Se-Kalimantan Selatan mendatangi Sekretariat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), di Jalan RE Martadinata, Kelurahan Kertak Baru Ilir, Kecamatan Banjarmasin Tengah untuk berunjuk rasa, Senin (12/2/2024).
Bukan tanpa alasan, kedatangan puluhan mahasiswa itu untuk menanyakan terkait adanya dugaan pelanggaran – pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilu 2024 yang belakangan ini membuat pihaknya resah.
Adapun pelanggaran pemilu itu disampaikan massa aksi diantaranya, pelanggaran Etik peserta, netralitas ASN serta tentang kinerja Bawaslu yang dinilai pihak mahasiswa tidak terbuka dan lambat.
Meskipun demikian, kedatangan para mahasiswa tersebut disambut baik oleh Ketua Komisioner Bawaslu Provinsi Kalsel Aries Mardiono dan jajaran.
Hingga kemudian dilakukan audiensi bersama massa dan komisioner di depan Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalsel.
Seorang orator aksi dari UIN Banjarmasin, dalam unjuk rasa itu menanyakan terkait adanya pelanggaran etik yang dicontohkannya tentang calon wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka.
Karena anak seorang presiden, dinilai telah mudah dan dibantu oleh orangtuanya selaku Presiden Indonesia, sehingga bisa menjadi calon wakil presiden pada Pemilu 2024.
Baca Juga BEM Farmasi Uniska Kenalkan PHBS ke Panti Asuhan Rumah Asuh
Baca Juga Memasuki Masa Tenang Pemilu 2024, Bang Hasnur Mengimbau dan Ajak Caleg Partai Golkar Bersihkan APK
Kemudian massa aksi juga menanyakan terkait netralitas ASN dan perkembangan kasus Kadisdik Provinsi Kalsel yang diduga telah melanggar etik.
Keterlibatan perempuan serta kinerja Bawaslu sebagai pengawas atau mengawasi pemilu dari adanya politik uang maupun kecurangan.
Pantauan di lapangan, secara bertahap, Aries menjawab semua pertanyaan masa yang mana jawaban tersebut merupakan hasil dari berbagai tahapan dan kajian ahli sebelumnya.
Ditemui setelah aksi, Ketua Bawaslu Provinsi Kalsel Aries Mardiono mengatakan, aksi mahasiswa ini tidak hanya menyuarakan keresahan mereka terhadap satu situasi yang menurut mereka harus disuarakan.
“Tapi bagi kami, Bawaslu provinsi yang lahir dari aktivis, kami anggap aksi hari ini sebagai bentuk kepedulian pada seniornya supaya tetap pada komitmen dan idealisme sesuai aturan undang-undang dan aturan hukum,” kata Aries.
Kemudian, terhadap apa yang disampaikan massa aksi, pihaknya juga memberikan pemahaman terkait peristiwa – peristiwa adanya dugaan pelanggaran, kalau Bawaslu tidak absen dan diam.
“Baik pencegahan maupun penindakan,” tegasnya.
Kemudian terkait, kasus dugaan pelanggaran dari Kadisdik Kalsel untuk tindak lanjut diberikan kewenangan kepada pejabat pembina kepegawaian.
Disamping itu, Muhammad Syamsu Rizal Ketua BEM ULM kepada awak media usai melakukan aksi mengatakan, jika pihaknya memang menuntut netralitas seorang ASN.
“Baik tingkat nasional maupun daerah yang kemudian diawasi serta diberikan tindak lanjut pada saat memang terjadi kecurangan,” ujarnya.
Kemudian, mendesak Bawaslu untuk dengan cepat menindaki jika ada aduan dan temuan pelanggaran pemilu.
Selain itu, aksi pihaknya tersebut juga bertujuan untuk menjelaskan, jika mahasiswa datang tetap membawa nilai – nilai demokrasi.
“Kami tidak membawa kepentingan maupun tendensius oleh lembaga pemilu,” imbuhnya.
Lebih lanjut, massa aksi juga meminta Gubernur Kalsel untuk segera di PLT kan, karena pada saat pilkada nanti perangkat-perangkat kenegaraan bisa dipakai dalam hal-hal yang berpotensi menguntungkan kedepannya.
“Maka untuk menjaga netralitas itu akan selalu kami gaungkan agar ASN untuk tetap netral dan kedepannya tidak ada terjadi kerusuhan serta potensi kecurangan,” pungkasnya. (airlangga)
Editor: Abadi
