BANJARMASIN, klikkalsel.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, Lakukan kunjungan ke Kalsel, dan menyempatkan untuk meninjau pelaksanaan vaksinasi Gedung Olahraga Remaja (GOR) Hasanuddin HM, di Banjarmasin.
Dalam tinjauannya tersebut, Menteri yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) ini didampingi, Penjabat (PJ) Gubernur Kalsel, Safrizal ZA, Anggota DPR RI, Hasnuryadi Sulaiman, Bambang Hari Purnama, Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Supian HK, dan Wakil Walikota Banjarmasin, Arifin Noor.
Airlangga Hartarto melihat kondisi pelaksanaan Vaksinasi yang digelar Biddokkes Polda Kalsel ini, yang mana antusias warga untuk menerima vaksi sangat tinggi saat ini.
Namun dengan tingginya antusias tersebut permasalahan kekurangan vaksin menjadi kendala yang terus dihadapi oleh setiap daerah.
Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa kunjungannya ke Kalsel ini untuk melihat situasi dan penanganan Pandemi Covid-19 di Kalsel. Hal ini karena menurutnya, Kalsel merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat penyebaran tertinggi di Kalimantan.
“PPKM akan di evaluasi dalam minggu ini. Sehingga dengan peninjauan vaksinasi ini kita melihat bagaimana antusiasme masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi,” ucapnya, Jumat (20/8/2021).
Baca Juga : Operasi Yustisi Kedepan Akan Ada Swab di Tempat
Dengan tingginya antusiasme masyarakat di Kalsel ini, Airlangga menilai hal ini sangat bagus untuk upaya pencegahan penyebaran Covid-19 khususnya di Kalsel.
“Ini sangat bagus karena antusiasme masyarakat yang sangat tinggi. Kita mengapresiasi apa yang dilakukan pemerintah di Kalsel ini,” terangnya.
Namun menurutnya kendala kurangnya vaksinasi masih menjadi masalah di setiap daerah. Untuk itu ia menyampaikan bahwa Pemerintah pusat akan segera mendapatkan vaksin sebanyak 71 juta vaksin yang nantinya akan disebarkan ke seluruh daerah di Indonesia.
“Di Bulan Agustus ini Pemerintah akan mendapatkan Vaksin sebanyak 71 juta. Harapannya nanti di Kalsel akan segera di tambahkan,” paparnya.
“Pemerintah menargetkan nanti secara nasional bahwa provinsi-provinsi di luar pulau jawa itu minimal 26 persen,” tandasnya. (fachrul)
Editor : Akhmad
