BANJARMASIN, klikkalsel.com – Terbongkarnya dugaan jaringan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) berkedok prostitusi online di salah satu hotel di Banjarmasin.
Fenomena itu membuat Anggota Komisi I DPRD Banjarmasin Eddy Junaidi menyoroti kinerja Satpol PP Banjarmasin dalam hal pengawasan terhadap hotel, losmen, dan tempat penginapan.
Baginya, kasus ini harus menjadi alarm, bahwa praktik prostitusi online masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius, karena bisa mencoreng Banjarmasin sebagai kota religius.
Dijelaskannya, pengawasan hotel oleh Satpol PP dilakukan untuk menegakkan Perda, menjaga ketertiban umum, memeriksa kelengkapan perizinan usaha, serta mencegah pelanggaran seperti penyalahgunaan kamar untuk anak di bawah umur atau prostitusi.
“Fokus pengawasan seperti razia di hotel dan sejenisnya terhadap pasangan bukan suami istri, tamu tanpa identitas (KTP), anak di bawah umur, serta indikasi prostitusi,” ucapnya.
Terungkapnya kasus tersebut patut menjadi bahan evaluasi bagi Satpol PP Banjarmasin. Sebab, pengawasan terhadap hotel, losmen, dan penginapan semestinya tidak hanya dilakukan melalui razia insidental atau ketika muncul laporan masyarakat.
“Diperlukan pengawasan secara berkala, terukur, dan berkelanjutan, khususnya terhadap tempat penginapan yang berpotensi disalahgunakan sebagai lokasi transaksi prostitusi online maupun TPPO,” katanya.
Baca Juga : Sejarah Panjang Lokasi Prostitusi “Bagau” Banjarmasin, Sempat Ada 600 PSK
Baca Juga : 10 Reklame Diduga Langgar Aturan Segera Dibongkar: Satpol PP Banjarmasin Prioritaskan Median Jalan
Ketua DPD Partai Demokrat Banjarmasin ini menekankan, Satpol PP Banjarmasin juga perlu memastikan kepatuhan pengelola hotel terhadap ketentuan perizinan dan peraturan daerah yang berlaku.
“Termasuk mendorong pengelola, agar memiliki prosedur pendataan tamu yang baik serta mekanisme pelaporan apabila menemukan indikasi eksploitasi seksual atau perdagangan orang,” ujarnya.
Eddy juga mempertanyakan, sejauh mana pengawasan yang selama ini dilakukan Satpol PP Banjarmasin terhadap hotel, losmen, penginapan dan sejenisnya.
“Satpol PP apakah sudah ada pemetaan hotel, losmen, dan penginapan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi, lalu seberapa rutin inspeksi dilakukan. Dan apakah pengawasan tersebut sudah terintegrasi dengan kepolisian, serta instansi terkait lainya,” ketusnya.
Menurutnya, pengawasan juga harus menyentuh tanggung jawab pengelola hotel. “Jangan sampai tempat penginapan hanya berorientasi pada keuntungan bisnis tanpa memperhatikan kepatuhan terhadap aturan,” ujarnya.
Eddy pun menyarankan, Satpol PP Banjarmasin mengeluarkan imbauan atau pemasangan spanduk sosialisasi terkait larangan praktik prostitusi ke semua hotel, losmen, penginapan dan sejenisnya.
“Kasus ini semestinya menjadi momentum bagi Satpol PP Banjarmasin untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat sistem pengawasan hotel, losmen, dan penginapan,” tandasnya. (farid)
Editor : Amran







