MARABAHAN, klikkalsel.com – Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Pemkab Batola) mulai mematangkan rencana pengembangan kawasan wisata terpadu di bawah Jembatan Barito.
Kawasan seluas 50 hingga 60 hektare di sekitar Pulau Bakut tersebut diproyeksikan menjadi destinasi wisata unggulan sekaligus pusat kegiatan berskala regional hingga nasional.
Rencana itu dibahas dalam penyusunan dokumen masterplan Rencana Pengembangan Kawasan Wisata Bawah Jembatan Barito Kuala Tahun Anggaran 2026 di Aula Mufakat, Marabahan, Senin (19/10/2026).
Mengusung tema “Barito River Gateway – The River, The City, The Gathering”, pengembangan kawasan ini dirancang dengan menjadikan sungai sebagai daya tarik utama yang menghubungkan aktivitas wisata, ruang publik, dan kegiatan ekonomi masyarakat.
Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Barito Kuala H. Bahrul Ilmi, Sekretaris Daerah Batola, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata (Disporbudpar) Batola beserta jajaran, perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, akademisi, tim konsultan, serta para camat dan kepala desa se-Kecamatan Alalak.
Dalam pemaparannya, konsultan PT Kinarya Alam Raya, Yayan Indrayana, menjelaskan bahwa konsep pengembangan kawasan mencakup sejumlah fasilitas yang terintegrasi.
Di antaranya zona penerima, kawasan komersial yang meliputi hotel, gedung serbaguna dan area ritel, fasilitas rekreasi keluarga, serta kawasan tepi sungai (waterfront) yang dilengkapi jalur pejalan kaki atau river walk dan jalur joging.
Kawasan tersebut juga direncanakan memiliki ruang terbuka publik berupa central lawn seluas sekitar 11,8 hektare. Area ini diproyeksikan menjadi pusat kegiatan masyarakat sekaligus lokasi penyelenggaraan berbagai acara besar.
“Tema kita menjadikan sungai sebagai focal point yang mengikat kawasan kota dan titik kumpul berbagai kegiatan. Harapannya, kawasan ini tidak hanya menjadi milik Barito Kuala, tetapi juga menjadi landmark regional Kalimantan Selatan,” ujar Yayan.
Bupati Batola H. Bahrul Ilmi menyambut positif konsep awal yang dipaparkan tim konsultan. Menurutnya, pengembangan kawasan wisata tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi pariwisata dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Baca Juga : Warga Terdampak Air Asin, Pemkab Batola Salurkan Bantuan Air Bersih ke Sungai Bamban
Baca Juga : Marabahan Ditunjuk Jadi Tuan Rumah MTQ Kalsel 2026, Pemkab Batola Siap Maksimalkan Persiapan
Ia menilai keberadaan Jembatan Barito sebagai ikon daerah menjadi modal penting untuk menarik kunjungan wisatawan. Terlebih, kawasan tersebut dirancang memiliki ruang terbuka luas yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan.
“Potensi wisata di Batola harus terus dipacu agar mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebagaimana keberhasilan daerah wisata lain di Indonesia. Kita memiliki keunggulan dengan hadirnya ikon Jembatan Barito. Kedepan, dengan fasilitas ruang terbuka dan lapangan seluas 11,8 hektare ini, kawasan Bawah Jembatan Barito siap menjadi tuan rumah berbagai acara besar dan menjadi pusat keramaian baru di Kalimantan Selatan,” tegas Bupati.
Meski demikian, Bahrul Ilmi memberikan sejumlah masukan agar perencanaan kawasan benar-benar memperhatikan kebutuhan pengunjung.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah ketersediaan area parkir yang memadai untuk menampung ribuan pengunjung.
Selain itu, ruang hijau di kawasan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk taman bunga khas rawa yang mencerminkan karakter lingkungan setempat.
Fasilitas rekreasi keluarga dan wahana permainan air juga masuk dalam usulan pengembangan. Begitu pula sarana pendukung seperti musala dan toilet yang bersih serta ramah lingkungan.
Tak hanya berfokus pada pariwisata, Bupati turut memaparkan rencana integrasi kawasan tersebut dengan pengembangan permukiman seluas 2.500 hektare dari arah Handil Bakti.
Integrasi ini diharapkan dapat mendukung pemerataan pertumbuhan penduduk dan mendorong aktivitas ekonomi baru di kawasan sekitar.
Dalam pembahasan masterplan, sejumlah masukan dari instansi teknis dan kalangan akademisi juga menjadi bahan penyempurnaan. Hal itu mencakup dukungan ketersediaan lahan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, serta penyediaan fasilitas kesehatan.
Pelibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta kelompok sadar wisata (Pokdarwis) lokal juga menjadi perhatian agar masyarakat sekitar dapat merasakan manfaat ekonomi dari pengembangan kawasan.
Selain itu, aspek keamanan lingkungan turut menjadi bagian penting dalam perencanaan dengan melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). (airlangga/ADV)
Editor: Abadi
