BANJARMASIN, klikkaksel.com – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Kalimantan Selatan (Kalsel) tak cukup dijawab dengan alasan kendala distribusi. DPRD Kalsel justru menyoroti dugaan permainan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang dinilai ikut memicu tersendatnya pasokan BBM kepada masyarakat.
Temuan tersebut menjadi salah satu sorotan Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi DPRD Kalsel setelah melakukan penelusuran selama enam bulan.
Kini, hasil kerja Pansus itu bakal ditindaklanjuti melalui rekomendasi kepada Satuan Tugas (Satgas) BBM dan instansi terkait lainnya.
Ketua Pansus Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi DPRD Kalsel HM Syaripuddin atau disapa Bang Dhin, menegaskan pengawasan distribusi harus diperketat, mulai dari perjalanan BBM hingga tiba di SPBU.
“Kendala distribusi sendiri disebabkan adanya permainan di SPBU,” kata Bang Dhin.
Menurutnya, pengawasan tidak boleh hanya berfokus pada ketersediaan stok. Rantai distribusi juga harus diawasi secara ketat, agar BBM benar-benar sampai kepada masyarakat sesuai kebutuhan.
Pansus pun merekomendasikan penguatan pengawasan yang melibatkan Satgas, PT Pertamina Patra Niaga, serta aparat keamanan.
Bang Dhin berharap, rekomendasi tersebut tidak berhenti sebagai dokumen hasil kerja DPRD. Sebab, penelusuran selama enam bulan itu harus menghasilkan perbaikan nyata dalam distribusi BBM di Banua.
Sementara itu, Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK, memastikan, rekomendasi Pansus akan disampaikan kepada Satgas BBM dan instansi terkait untuk menjadi bahan evaluasi sekaligus perbaikan tata kelola distribusi BBM bersubsidi.
Baca Juga : Empat Preman Diamankan Saat Operasi Pengawasan BBM Subsidi di Banjarmasin
Baca Juga : Pansus DPRD Kalsel Matangkan Rekomendasi Pengawasan BBM Bersubsidi
“Kita akan sampaikan rekomendasi Pansus untuk penataan distribusi BBM di wilayah Kalsel,” kata Supian HK kepada wartawan usai rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Laporan Hasil Kerja Pansus Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi di Kalsel, Rabu (14/10/2026) sore.
Politisi Partai Golkar itu juga menginginkan adanya evaluasi berkala, untuk memastikan distribusi BBM berjalan sesuai ketentuan dan kebutuhan masyarakat.
“Nanti kita minta laporannya, mungkin per tiga bulan untuk melihat distribusi BBM di masyarakat,” ujarnya.
Evaluasi berkala tersebut diharapkan menjadi instrumen untuk mengukur sejauh mana rekomendasi DPRD dijalankan, sekaligus mengidentifikasi persoalan yang masih menghambat distribusi BBM.
Sementara itu, Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Riza Muttaqin menyatakan, kesiapan kepolisian untuk mengawasi SPBU, termasuk mengantisipasi dampak antrean panjang kendaraan yang berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas.
“Kita siap mengamankan agar antrean panjang tidak menimbulkan masalah, terutama kemacetan lalu lintas,” kata Riza.
Pengawasan tersebut diharapkan tidak hanya menjaga ketertiban antrean, tetapi juga mendukung upaya penertiban distribusi BBM di lapangan.
Dengan adanya rekomendasi Pansus, Satgas BBM dan instansi terkait kini diharapkan mampu menindaklanjuti temuan serta memperketat pengawasan distribusi.
“Persoalan BBM bukan sekadar soal panjangnya antrean di SPBU. Yang lebih penting, distribusi berjalan sesuai aturan dan masyarakat tidak terus dirugikan akibat dugaan permainan dalam penyalurannya,” pungkasnya. (azka)
Editor : Akhmad
