BANJARMASIN, klikkalsel.com – Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi DPRD Kalsel matangkan sejumlah rekomendasi untuk memperketat pengawasan sekaligus memastikan BBM bersubsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Rapat finalisasi rekomendasi digelar di Gedung DPRD Kalsel, Kamis (1/10/2026).
Ketua Pansus Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi DPRD Kalsel, H. M Syaripuddin, memimpin langsung rapat tersebut.
Sejumlah unsur terkait turut dihadirkan, di antaranya Kepolisian Daerah Kalsel, Kejaksaan Tinggi Kalsel, Korem 101/Antasari, serta Satgas Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi.
HM Syaripuddin atau yang akrab disapa Bang Dhin mengatakan, rapat tersebut menjadi agenda terakhir pansus untuk menyusun sekaligus menyempurnakan pokok-pokok rekomendasi.
Rekomendasi itu disusun berdasarkan hasil pengumpulan data, konsultasi, serta pembahasan yang dilakukan selama masa kerja pansus.
“Beberapa poin utama yang menjadi perhatian pansus antara lain integrasi data antarinstansi, deteksi transaksi tidak wajar, audit terhadap SPBU, optimalisasi pemanfaatan CCTV, verifikasi data, serta penguatan sanksi terhadap pelanggaran yang ditemukan,” ujar politisi PDI Perjuangan tersebut.
Menurut Bang Dhin, integrasi data antarinstansi menjadi salah satu hal penting untuk memperkuat sistem pengawasan.
Dengan data yang terintegrasi, potensi transaksi tidak wajar maupun penyalahgunaan BBM bersubsidi diharapkan bisa lebih cepat terdeteksi.
Baca Juga : Pansus DPRD Kalsel Kebut Pembahasan Tata Tertib
Baca Juga : Pansus DPRD Kalsel Temukan Dugaan Premanisme hingga Barcode Siluman di SPBU
Pansus juga menyoroti perlunya audit terhadap SPBU dan optimalisasi penggunaan kamera pengawas atau CCTV.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan proses penyaluran BBM bersubsidi berlangsung sesuai ketentuan dan memudahkan penelusuran apabila ditemukan dugaan pelanggaran.
Selain pengawasan teknis, pansus turut mengevaluasi kebijakan yang telah diterapkan pemerintah daerah dalam mengawasi distribusi BBM bersubsidi.
Evaluasi diperlukan agar sistem pengawasan yang berjalan saat ini semakin terukur dan mampu menjawab berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan.
Bang Dhin berharap seluruh rekomendasi pansus tidak berhenti sebagai dokumen.
Ia mendorong, rekomendasi tersebut ditindaklanjuti oleh Satgas Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi yang dibentuk Pemerintah Provinsi Kalsel.
“Kita berharap rekomendasi ini bisa ditindaklanjuti dan dilaksanakan oleh Satgas, sehingga pengawasan distribusi BBM bersubsidi semakin optimal dan penyalurannya benar-benar tepat sasaran,” harapnya.
Selanjutnya, hasil kerja Pansus Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi akan disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kalsel sesuai mekanisme yang berlaku.
Rekomendasi tersebut nantinya menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan serta langkah tindak lanjut oleh pihak-pihak terkait.
Dengan pengawasan yang lebih ketat, DPRD Kalsel berharap distribusi BBM bersubsidi tidak lagi mudah disalahgunakan dan manfaat subsidi benar-benar dirasakan masyarakat yang berhak.(azka)
Editor : Akhmad
