BANJARMASIN, klikkalsel.com – Perjuangan memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan masih belum berakhir.
Di tengah kondisi itu, Barisan Pemadam Kebakaran (BPK) swasta yang ikut membantu pemadaman justru terkendala dana operasional.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel, Ronny Eka Saputra, mengatakan, BPK swasta selama ini menjadi salah satu kekuatan yang ikut membantu Satgas Karhutla.
“Memang saat ini kawan-kawan BPK swasta terkendala tidak memiliki dana operasional. Namun hal ini sudah kami bicarakan tadi pagi,” ujarnya.
Ronny pun meyakinkan, pihaknya tengah membahas kemungkinan memberikan dukungan operasional bagi BPK swasta yang turun langsung membantu pemadaman.
Bantuan tersebut nantinya dapat berupa biaya bahan bakar minyak (BBM) maupun biaya operasional lainnya.
“Insyaallah kalau memang dana di kami ada, kami akan membantu kawan-kawan BPK swasta yang membantu di lapangan. Baik itu terkait dana BBM maupun biaya operasional,” katanya.
Selama ini, BPBD Kalsel baru mampu memberikan dukungan berupa peralatan, itu pun masih terbatas.
Ia mengatakan, persoalan anggaran menjadi salah satu tantangan dalam penanganan Karhutla tahun ini.
DPRD Kalsel sebelumnya telah menyetujui anggaran sekitar Rp10 miliar untuk penanggulangan karhutla. Namun, anggaran tersebut belum sepenuhnya dapat digunakan sejak awal, karena kondisi keuangan daerah dan kebijakan efisiensi.
Saat ini, proses pengadaan peralatan dan perlengkapan penanggulangan karhutla masih berjalan. BPBD juga mendapat dukungan tambahan dari pemerintah pusat.
Selain itu, karena Kalsel berstatus siaga darurat, penanganan Karhutla juga dapat didukung melalui dana Belanja Tidak Terduga (BTT).
“Yang pasti untuk biaya operasional saat ini masih bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.
Ronny menegaskan, persoalan Karhutla juga soal ketersediaan sumber air. Cuaca kemarau dan kondisi alam yang masih kering membuat pemadaman harus dilakukan secara efektif dan tidak bisa sembarangan menggunakan air.
“Artinya kami juga tidak bisa terlalu boros menggunakan air. Sehingga pemadaman pun harus lebih efektif,” katanya.
Baca Juga : Kabut Asap Masih Selimuti Kalsel: Awas! Ispa Bisa Memperparah Penderita Asma
Baca Juga : Dua Kali Bakar Rumah di Komplek DPR Banjarmasin, Pemuda 24 Tahun Diamankan Polisi
Ia mencontohkan, penanganan karhutla di kawasan Guntung Damar. Saat pemadaman dilakukan secara besar-besaran, kondisi tersebut sempat berdampak terhadap ketersediaan air baku di Banjarmasin.
“Hal ini pernah terjadi pada saat kami habis-habisan melakukan pemadaman di daerah Guntung Damar, mengakibatkan penurunan air baku di Banjarmasin,” ungkap Ronny.
Karena itu, BPBD bersama unsur terkait kini harus mencari berbagai cara dan inovasi, agar pemadaman tetap maksimal tanpa mengorbankan ketersediaan air.
Menurut Ronny, titik-titik Karhutla juga terus bergeser.Pada awal kejadian, penanganan banyak difokuskan di kawasan Guntung Damar. Setelah dilakukan pembasahan dan pemadaman, kondisi lahan di kawasan lain seperti Jalan Gubernur Syarkawi justru mulai mengering dan terbakar.
“Belum turunnya hujan secara signifikan membuat kondisi semakin sulit,” imbuhnya.
Kini, kawasan Handil Bakti juga menjadi perhatian karena muka air tanah yang terus menurun. “Kondisi alam memang masih belum bersahabat dengan kita,” ujarnya.
Ronny menyebut, berdasarkan pemantauan dan patroli udara yang dilakukan BPBD setiap hari, luasan Karhutla yang terpantau saat ini sekitar 146 hektare.
Ia menegaskan, BPBD tidak ingin penanganan Karhutla hanya diukur dari besaran anggaran.
Dengan sumber daya yang tersedia, pihaknya mengklaim tetap mengerahkan personel, peralatan, serta berbagai unsur untuk menekan meluasnya kebakaran.
“Yang pasti kita dengan dana yang tersedia di kami, kami berusaha maksimal menggerakkan personel, menggerakkan sumber daya dan alat-alat untuk mengantisipasi terjadi karhutla,” tegasnya.
Persoalan anggaran ternyata juga menjadi pekerjaan rumah BPBD Kalsel untuk penanganan Karhutla tahun depan.
Ronny menyebut BPBD Kalsel saat ini memperoleh alokasi sekitar Rp10 miliar untuk 2027. Namun, angka tersebut masih jauh dari kebutuhan ideal untuk menghadapi ancaman Karhutla.
“2027 saat ini kami hanya mendapatkan sekitar Rp10 miliar. Betul, jadi kami masih berusaha meyakinkan kepada anggota DPRD bahwa kami sebenarnya membutuhkan dana yang jauh lebih besar untuk penanggulangan,” pungkasnya.(azka)
Editor : Akhmad
