BANJARBARU, klikkalsel.com – Sebanyak 1.678 titik panas (hotspot) terpantau di Kalimantan Selatan sepanjang 2026. Menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang diperkirakan meningkat saat puncak musim kemarau, Gubernur Kalsel H. Muhidin menetapkan Status Siaga Darurat Karhutla tingkat provinsi.
Penetapan tersebut dilakukan saat memimpin Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Karhutla di Gedung DR. KH. Idham Chalid, Kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru, Senin (6/7/2026).
Rapat dihadiri Wakil Gubernur Kalsel H. Hasnuryadi Sulaiman, Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin, Ketua DPRD Kalsel Supian HK, Kapolda Kalsel Irjen Pol. Rosyanto Yudha Hermawan, Sekdaprov Kalsel Muhammad Syarifuddin, Forkopimda, bupati dan wali kota se-Kalsel, kepala BPBD kabupaten/kota, BMKG, serta instansi terkait.
Muhidin mengatakan, penetapan status siaga darurat didasarkan pada prakiraan BMKG yang menyebut Kalimantan Selatan akan memasuki puncak musim kemarau pada Agustus hingga September. Kondisi tersebut dinilai berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan, lahan, dan kekeringan.
“Penetapan status ini berdasarkan pertimbangan kondisi iklim dan cuaca dari BMKG. Wilayah Kalimantan Selatan diperkirakan memasuki puncak musim kemarau pada Agustus hingga September yang berpotensi menimbulkan kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan,” ujarnya.
Data yang dipaparkan dalam rapat menunjukkan hingga awal Juli 2026 telah terdeteksi 1.678 hotspot di Kalimantan Selatan dengan 41 kejadian Karhutla. Kabupaten Tapin menjadi daerah dengan jumlah kejadian terbanyak. Sementara itu, tiga daerah telah lebih dahulu menetapkan status siaga darurat Karhutla, yakni Kabupaten Barito Kuala, Tanah Bumbu, dan Tapin.
Baca Juga :
Meski demikian, Muhidin menilai kondisi Karhutla di Kalimantan Selatan masih terkendali. Namun, seluruh jajaran diminta tidak lengah, terutama dalam mengawasi kawasan lahan gambut di sekitar Ring 1 Bandara Syamsudin Noor.
“Pada prinsipnya Kalsel sampai saat ini masih aman. Namun saya perintahkan BPBD bersama tim terus memonitor kondisi lahan gambut di sekitar bandara. Jika lahan mulai mengering, segera berkoordinasi dengan BNPB agar penanganan bisa dilakukan secepatnya,” katanya.
Muhidin menegaskan penanganan Karhutla tidak bisa hanya mengandalkan BPBD. TNI, Polri, BMKG, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat harus bergerak bersama agar potensi kebakaran dapat dicegah sejak dini.
Ia juga kembali mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Selain berisiko memicu kebakaran yang meluas, tindakan tersebut dapat berujung pada sanksi hukum. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila menemukan titik api di wilayahnya.
Sebagai bentuk penguatan kesiapsiagaan, Gubernur turut menyerahkan bantuan peralatan pemadam kebakaran kepada Kabupaten Balangan, Tabalong, Hulu Sungai Selatan, dan Hulu Sungai Utara. Bantuan tersebut diharapkan mempercepat penanganan apabila terjadi Karhutla di daerah masing-masing. (rizqan)
