KOTABARU, klikkalsel.com – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar rapat koordinasi dalam memperkuat sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan Manusia (PPM) di Ballroom Hotel Grand Surya,
Kegiatan yang diikuti 52 perwakilan dari Bappeda/Bappelitbang Kabupaten/Kota se Kalsel ini juga dihadiri Kabid PMM Bappeda Kalsel Rahmiyanti Janoezir dan Sekretaris Daerah Kotabaru Said Akhmad serta tim koordinasi penanggulangan kemiskinan Kotabaru.
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan sinergitas perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia serta meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah di Pemerintah kabupaten dan kota.
Seperti yang di laporkan Panitia Pelaksana Angga Priyadi selaku ahli pratama perencanaan Bappeda Kalsel menjelaskan, tingkat kemiskinan kabupaten dan kota tahun 2023 menurut data BPS berkisar antara 2,44-6, 25. Dan Provinsi Kalimantan Selatan berada di nomor 2 (dua) persentase penduduk miskin terendah secara nasional.
Baca Juga Pemkab Kotabaru kembali Serahkan Bantuan di Dua Kecamatan
Baca Juga Dokumen RKPD Kota Banjarmasin 2025 Dikaji Lewat Forum Konsultasi Publik
“Provinsi Kalimantan Selatan berada di nomor 2 terendah secara nasional untuk persentase penduduk miskin. Tetapi bukan berarti pengetasan kemiskinan di Kalimantan Selatan sudah selesai. Semakin rendah kemiskinan maka semakin melambat laju penurunannya dan semakin sulit penanggulangannya, salah satu strategi yang perlu dilakukan adalah intervensi program berbasis data by name by addrees, perbaikan kualitas data menjadi hal yang tidak bisa di tawar untuk mewujudkan intervensi tepat sasaran,” jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru Said Akhmad mengucapkan selamat datang kepada rombongan Bappeda Provinsi Kalsel yang mengikuti kegiatan ini dan berharap bagaimana bisa bersama-sama menurunkan masalah kemiskinan di Kalsel.
“Pertemuan ini dalam rangka bagaimana kita membuat program, perencanaan melalui FGD Se-Kalimantan Selatan untuk mengatasi kemiskinan terkait di bidang kesehatan dan stunting, kita Provinsi Kalimantan Selatan khususnya Kabupaten Kotabaru program apa yang kita lakukan untuk pengetasan kemiskinan ini yang harus kita sepakati bersama karena ini termasuk penilaian secara nasional. Dan apa bila kita tidak mempunyai perencanaan maka kita tidak akan keluar dari status kasus stunting dan kemiskinan,” ucap Sekda Kotabaru.
Selain itu, pertemuan ini juga sebagai langkah awal yang strategis dan salah satu tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam mengatasi kemiskinan.
Kegiatan ini juga diisi dengan pemaparan dan diskusi bersama terkait evaluasi dan rencana program kegiatan bidang Pemerintahan, dan Pembangunan Manusia, (IPM) Indeks Pembangunan Manusia, Kemiskinan, Stunting, SPM dan Kawasan Pedesaan.(adv/restu)
Editor : Amran
