BANJARMASIN, klikkalsel.com – Akses internet belum sepenuhnya menjangkau seluruh wilayah Kalimantan Selatan (Kalsel). Hingga April 2026, tercatat masih ada 201 desa yang berada di zona blankspot atau belum tersentuh konektivitas digital.
Fakta itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program Penanganan Blankspot yang digelar di Hotel Galaxy Banjarmasin, Rabu (29/4)/2026). Pemprov Kalsel menekankan, persoalan ini tak bisa diselesaikan sendiri dan perlu kerja bersama lintas sektor.
Gubernur Kalsel, H Muhidin, melalui Asisten Administrasi Umum, Dinansyah, menegaskan bahwa internet kini bukan lagi pelengkap, melainkan kebutuhan dasar masyarakat.
“Sebagian besar layanan publik sudah bergantung pada konektivitas digital. Karena itu, wilayah blankspot harus menjadi perhatian serius,” ujarnya
Menurutnya kondisi geografis Kalsel yang beragam, mulai dari daerah pedalaman hingga kawasan kepulauan menjadi tantangan utama pemerataan jaringan. Akibatnya, masih ada ratusan desa yang belum menikmati akses internet secara optimal.
Baca Juga : Polri Rangkul Buruh di May Day, Aspirasi Hapus Outsourcing Dititipkan ke Gubernur Kalsel
Baca Juga : Bupati Tabalong Perkuat Sinergi dengan BNN Kalsel untuk Pencegahan Narkotika
Gubernur H. Muhidin menekankan, percepatan penanganan blankspot tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah pusat. Peran pemerintah daerah hingga operator telekomunikasi dinilai krusial untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jaringan.
“Keberhasilan mengatasi blankspot sangat bergantung pada sinergi. Pemda bisa menyiapkan infrastruktur pendukung, sementara operator mengembangkan jaringannya,” katanya.
Ia juga menyoroti wilayah di luar kategori 3T (tertinggal, terdepan, terluar) yang tidak sepenuhnya mendapat pembiayaan pusat. Untuk daerah seperti ini, skema kolaborasi dinilai menjadi solusi paling realistis agar pembangunan tetap berjalan.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kalsel, M. Muslim, memaparkan bahwa dari total 2.015 desa di 13 kabupaten/kota, masih ada 201 desa yang belum terlayani jaringan digital.
Rakor yang diinisiasi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) RI ini juga dihadiri unsur Forkopimda, kepala daerah, perwakilan Diskominfo kabupaten/kota, serta sejumlah operator telekomunikasi.
Melalui forum ini, Pemprov Kalsel berharap ada kesepakatan konkret terkait wilayah prioritas dan langkah percepatan pembangunan jaringan, agar kesenjangan digital di daerah bisa segera dipangkas. (rizqan)
Editor: Abadi
