BANJARMASIN, klikkalsel – Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK berbaur di tengah demonstran mahasiswa gabungan di Jalan Lambung Mangkurat, Senin (30/9/2019) siang.
Mahasiswa menuntut wakil rakyat mundur dari jabatan, apabila gagal melaksanakan memperjuangkan aspirasi. Demo juga berkaitan dengan RUU KUHP dan Revisi UU KPK.
Ratusan massa sepakat mengajukan tuntutan yang harus dipenuhi wakil rakyat. Bahkan apabila tidak bisa memperjuamgkan apa yang dikehendaki para pengunjuk rasa, jabatan wakil rakyat taruhannya.
Setidaknya ada 3 lebar tuntutan dari beberapa elemen organisasi mahasiswa yang ditantangani wakil rakyat untuk ditindaklanjuti, yang subtansinya antara lain sebagai berikut.
1. Menuntut seluruh pihak untuk menghormati Undang-Undang Kebebasan Pers dan Stop Kriminalisasi terhadap pers.
2. Stop Kriminalisasi Aktivis di segala bidang oleh Pemerintah dan Institusi dibawahnya serta tindak oknum penegak hukum/kepolisian yg melakukan tindakan refresif.
3. Penolakan RUU Aggraria/Pertanahan.
4. Penegasan terkait Perpu Presiden terkait UU KPK.
5. Perombakan pasal-pasal RUU KUHP yang dianggap bermasalah.
6. Adanya indikasi Pelanggaran HAM di Papua.
7. Menuntut pemerintah untuk membentuk independent menyelesaikan permasalahan yang terjadi.
8. Menuntut gugurnya beberapa mahasiswa dititik beberapa aksi.
Sementara itu, ada pula tuntutan DPRD Kalsel menjamin tak ada penambangan di pengunungan Maratus kawasan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
Khusus tuntutan ini, ada penegasan mahasiswa dengan taruhan wakil rakyat mundur jabatan, apabila gagal merealisasikan aspirasi.
“Menyangkut masalah gunung meratus, itu sebelum saya menjadi ketua dewan, masih ketua komisi III saya sudah komitmen. Bila mana gunung meratus dioperasikan (pertambangan), saya akan mundur apabila tidak dapat memperjuangkan,” cetus Ketua DPRD Kalsel H Supian HK dari Partai Golkar.
Penandatanganan memenuhi tuntututan tersebut, turut dilakukan Wakil Ketua DPRD Kalsel Syaripuddin dari dari PDI Perjuangan.(rizqon)
Editor : Amran
