BARABAI, klikkalsel.com – Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II Tahun 2022 untuk operasional kantor, dan gaji perangkat, hingga kepala desa, tertunda pencairannya.
Alasannya, karena desa belum penuhi persyaratan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Pemkab HST).
Menurut salah satu perangkat desa di HST yang identitasnya enggan dimediakan, capaian vaksinasi Covid-19 dosis kedua di desa disyaratkan harus 80 persen untuk pencairan ADD itu. Imbasnya ADD belum dicairkan Pemkab, karena tak cukup syarat.
Tak ingin ambil pusing, beberapa pemerintahan desa berani membijaksanai dengan memakai Dana Desa (DD) untuk operasional kantor dan gaji perangkat hingga ke tingkat RT.
“Berhutang dana desa untuk gaji perangkat dan operasional, nanti kalau sudah cair ADD nya dibayarkan,” terangnya, Jumat (24/6/2022).
Baca Juga : Imbas Gagal Panen, Harga Bawang Merah di HST Alami Kenaikan Harga
Baca Juga : Lomba Panahan Tradisional Berbasis Kearifan Lokal Warnai Hari Bhayangkara ke-76 HST
Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra H Ainur Rafiq menjelaskan, pertimbangan penaikan capaian vaksinasi dari jumlah penduduk untuk realisasi ADD pada sebagian besar desa, ada beberapa desa dengan hasil capaian yang sangat lambat.
Dari data yang terhimpun, menurut pihaknya lebih dari 70 desa melalui berbagai upaya dan koordinasi telah mencapai target dan wajib untuk diberikan apresiasi oleh Pemkab.
“Kalau alasan ketiadaan vaksin, dari data Dinkes faktanya sampai dengan 10 juni 2022 yang lalu, masih terdapat 30.000 lebih vaksin sinovac yang akhirnya kadaluarsa. Sedangkan untuk vaksin moderna masih tersedia saat itu dan kedaluarsa pada 20 Juni 2022 karena kekurangan sasaran vaksinasi,” jelasnya, Jum’at sore.
Menurut Rafiq, artinya bukan vaksinnya yang tidak tersedia, hanya saja karena tidak ada sasaran dan capaian mengakibatkan vaksin tersebut akhirnya kadaluarsa. Padahal pihaknya telah berupaya untuk optimalisasi capaian tersebut hingga tingkat desa.
“Pemkab telah berupaya mengoptimalkan penggunaan vaksin tersebut melalui Camat, Puskesmas, Forkopincam serta TNI/Polri. Namun, sasaran yang seharusnya bisa dilakukan optimalisasi oleh Pemdes dan dibantu BPD kepada masyarakat tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan,” tuturnya.
Masih terkait vaksin, Kadinkes HST H Mursalin menyebutkan, pihaknya sudah melakukan koordinasi dan mengajukan permintaan vaksin ke Dinkes Provinsi. Namun, stok vaksin di Gudang Farmasi Provinsi juga lagi kosong.
“Kekosongan vaksin ini bukan hanya terjadi di HST, ada beberapa kabupaten/kota yang juga kondisinya sama,” ungkapnya.
Meskipun begitu, menurut Mursalin pada Rabu (22/6/2022) lalu, Kabupaten HST dapat droping vaksin reguler jenis Moderna sebanyak 4.770 dosis dari Kemenkes dan BINDA Prov. Kalsel Jenis Sinovac sebanyak 5.000 dosis.
“Dengan ketersediaan vaksin yang ada, Pemkab HST siap melaksanakan pelayanan vaksinasi di semua Faskes, Desa, dan tempat-tempat umum lainnya,” tuturnya.
Di samping itu, dari data yang telah dihimpun Pemkab, untuk saat ini sudah ada 76 desa dari 161 desa di HST, dan 36 desa diantaranya ADD sudah dicairkan.
Kemudian, oleh pemerintah, setiap desa pun diharapkan agar dapat memvalidasi ulang data sasaran vaksinasi guna memudahkan upaya percepatan peningkatan capaian vaksinasi setiap desa, terutama desa yang masih rendah capaian vaksinasinya. (dayat)
Editor : Akhmad
