SMA Boarding Bali Tampung Pelajar Miskin

Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Yazidie Fauzi. (foto : elo syarif/klikkalsel)

BANJARMASIN, klikkalsel – Satu lagi kelebihan Bali yang patut diacungkan jempol. Bukan hanya mampu mendulang Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya mengandalkan pariwisata, pemerintah setempat pun selangkah lebih maju melirik bidang pendidikan.

Salah satu contoh nyata dengan berdirinya SMK dan SMK Bali Mandala 2011 lalu. Di mana sekolah itu menampung 100 persen pelajar miskin. Sekolah boarding (berasrama) itu sepenuhnya biaya ditanggung Pemprov Bali. Jadi pelajar dari keluarga miskin hanya diminta menggali ilmu, urusan gaji guru, makan dan keperluan lainnya semua sudah dijamin pemerintah.

Kenyataan itu diakui Ketua Komisi IV DPRD Kalsel Yazidie Fauzi yang bersama rekan satu komisinya, didampingi jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalsel telah melakukan studi banding ke sekolah tersebut.

Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Yazidie Fauzi. (foto : elo syarif/klikkalsel)

“Ini salah satu upaya Pemprov Bali memutus matarantai kemiskinan. Pemerintah setempat pun rela mengeluarkan anggaran Rp26 miliar per tahun untuk biaya operasional sekolah yang semua pelajarnya dari kalangan keluarga miskin itu,” ujarnya, Senin (26/2/2018).

Tentu untuk mengukur pelajar yang benar-benar miskin, Pemprov Bali pun membentuk tim survei.”Jadi priorotas utama menerima pelajar karena faktor kemiskinan berdasarkan hasil survei,” kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Terbukti cara tersebut membuahkan hasil. Berdasarkan informasi pihak sekolah, sekitar 30 persen pelajar miskin kini dapat beasiswa untuk menuntut ilmu ke luar negeri.

Lantas bagaimana dengan SMA Banua Bilingual Boarding School mirip Pemprov Kalsel? Yazidie ingin SMA di daerah ini bisa mengkombinasikan apa yang diterapkan di SMK dan SMA Bali.”Saat ini pelqjar miskin SMA Banua hanya mereka yang berprestasi. Hendak kita bisa menerapkan pelajar yang benar-benar miskin memperoleh pendidikan di SMA Banua,” sarannya.

Mengenai anggaran sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pun harus ditingkatkan.”Sebab untuk SMA Banua, sumber APBD hanya Rp11 miliar, jauh dengan Bali yang berani mengucurkan Rp26 miliar,” ungkapnya.

Yazidie pun yakin bila pola itu diterapkan, angka kemiskinan di Kalsel akan semakin turun.”Apa yang diterapkan Pemprov Bali jitu untuk memutus keluarga miskin,” pungkasnya.(elo syarif)

Editor : Amran

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.