BANJARMASIN, klikkalsel – Setelah mengeluarkan statmen kalau DPRD Kalsel akan melanjutkan kasus hukum aksi anarkis mahasiswa, Jumat (14/9/2018) ke aparat kepolisian, kini berubah.
Melalui Sekretariat DPRD Kalsel laporan pengaduan pengrusakan fasilitas negara iti pun dicabut. Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU) DPRD Kalsel, Riduansyah menandatangani pencabutan laporan kepolisian itu.
Menurutnya, sebelum membuat surat tersebut pihaknya pun berkoordinasi dengan unsur pimpinan DPRD Kalsel. “Dalam kesepakatan rapat unsur pimpinan dewan dan anggota di Jakarta, kita pun segera akan mencabut laporan tersebut,” ujar Riduansyah, Selasa (18/9/2018).
Dalam surat itu pihaknya meminta kepada Ricky Herald, Staf TU, Protokoler dan Kehumasan DPRD Kalsel selaku saksi pelapor untuk mencabut pengaduan ke Polresta Banjarmasin.
Ditanya soal kerusakan akibat aksi itu? Sekretariat DPRD Kalsel akan berkoordinasi dengan Sekwan dan unsur pimpinan wakil rakyat. “Kita akan koordinasikan soal kerusakan itu,” ujarnya.
Lantas agar aksi serupa tak kembali terjadi, para pendemo tak bisa menerobos masuk pihaknya pun akan membuat pintu besi geser sebelum pintu masuk ruang paripurna.
“Sebab dengan cara ini aksi serupa masuknya pendemo ke ruang sidang DPRD Kalsel tak kembali terjadi. Ini jadi pelajaran kita untuk lebih meningkatkan keamanan di DPRD Kalsel,” paparnya.
Mengenai petugas keamanan di DPRD Kalsel, menurutnya tak perlu ditambah. “Saya pikir satpam dI DPRD Kalsel sudah cukup, jadi tak perlu lagi ditambah,” tekannya.
Sementara Ketua Komisi III DPRD Kalsel, H Supian HK memastikan 55 wakil rakyat tak pernah membuat laporan kepolisian terkait aksi anarkis mahasiswa Jumat itu. “Untuk melaporkan insiden itu ranahnya Sekretariat DPRD Kalsel,” ujarnya dalam wawancara via telepon.
Mengenai pencabutan laporan, Sekretariat DPRD Kalsel pun sudah berkoordinasi dengan pihaknya. “Kami menyetujui pencabutan laporan kepolisian itu,” pungkas politisi Partai Golkar ini.(elo syarif)
Editor : Farid
