Lagipula THR yang dibayar full, berdampak positif bagi roda perekonomian daerah, sebab para buruh akan membelanjakan uangnya untuk keperluan lebaran.
“Cukup menggerakkan roda perekonomian di daerah, karena pekerja akan berbelanja,” ucapnya.
Selain tak ada cicilan pembayaran THR buruh, juga mendesak kepala daerah untuk mengeluarkan Surat Edaran (SE) mengenai Pemberian Bantuan Iuran (PBI) untuk pekerja ter-PHK beserta keluarganya. Sebab ini untuk melindungi pekerja beserta keluarga yang sakit.
“Tuntutan kami yang utama adalah THR jangan dicicil dan mendesak gubernur SE tentang PBI bagi pekerja yang di-PHK bersama keluarga tetap mendapat jaminan kesehatan,” ucap Yoeyoen.
Sementara Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, M Lutfi Syaifuddin, pihaknya akan membantu menyampaikan aspirasi buruh sampai ke pusat.
“Kami selalu siap menampung aspirasi semua elemen msyarakat,” pungkasnya.(azka)
Editor : Amran
