BANJARMASIN, klikkalsel.com – Tahun politik Pemilu 2024 diyakini tidak akan menyebabkan polarisasi atau membelah masyarakat Kalimantan Selatan secara keras. Namun demikian, kekhawatiran polarisasi akan terjadi masih dirasakan was-was di masyarakat Indonesia umumnya.
Hal itu disampaikan oleh Kadarisman, Pemerhati Politik Banua, saat memberikan materi “Workshop Kehumasan Membangun Opini Publik Asik di Tahun Politik” Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kalimantan Selatan di Hotel Rattan In Banjarmasin, Rabu (6/12/2023).
“Pemilu 2024 tidak akan sekeras pemilu sebelumnya yang membelah antara pendukung Jokowi dan Prabowo di 2019. Pemilu 2024 akan lebih smooth,” ujar Kadarisman.
Pada kegiatan yang digelar Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kalsel tersebut, Kadarisman menyampaikan beberapa isu yang bakal menjadi tugas berat bagi humas pemerintah.
Baca Juga Antisipasi Politik Uang Hingga Unsur Sara, Bawaslu Tabalong Gandeng MUI
Baca Juga Haul ke-19 Guru Sekumpul Harus Bebas dari Politik, Jika Tak Patuh Ini Sanksinya!
Isu dan problem yang dimaksud Koordinator Presidium KAHMI Tabalong ini, diantaranya adalah terkait netralitas ASN, ujaran kebencian, pendidikan politik dan isu sara atau primordialisme.
Menurut Kadarisman netralitas ASN dalam pemilu berat untuk dinihilkan karena disisipi oleh beberapa faktor, seperti kedekatan dan adanya hubungan kekerabatan atau emosional hingga kepentingan pragmatis terhadap posisi jabatan tertentu.
“Tugas teman-teman Kominfo tidak ringan. Tetapi yang harus dipahami adalah teman-teman adalah abdi negara, bukan abdi kekuasaan,” ujar Kadarisman.
Kegiatan yang mengumpulkan Dinas Kominfo se Kalsel ini dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Roy Rizali Anwar mewakili Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor.
Dinas Kominfo juga mengundang pemateri lain dalam kegiatan tersebut, diantaranya dari Koordinator Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mapindo) Kalsel, Sri Astuti dan Ombudsman Kalsel, dan Kompas Gramedia Jakarta.(***)
Editor: Abadi
