BANJARMASIN, klikkalsel– Kisruh penempatan pejabat di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar mendorong DPRD setempat mengajukan hak angket.
Tentunya hak angket itu menuai pro dan kontra pada sejumlah Fraksi DPRD Kabupaten Banjar. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)Â terang-terangan menolak hak angket tersebut.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Banjar, Pribadi Heru Jaya menyampaikan, Fraksi PKB di DPRD Kabupaten Banjar, menyatakan menolak. “Kita menyatakan sikap tegas menolak hak angket,” ujarnya, kepada sejumlah wartawan, Senin (15/1/2017).
Pihaknya memandang hak angket bukan hal urgent. Sebab penempatan pejabat di Pemkab Banjar sudah sesuai dengan aturan.
Atas dasar itu lah pihaknya menyurati Fraksi PKB Kabupaten Banjar untuk membulatkan tekad menolak hak angket tersebut.
Selain itu ia pun berkeyakinan tak ada anggota Fraksi PKB yang turut menggulirkan hak angket. Bukan itu saja, DPC PKB Banjar juga meminta fraksi untuk berkoordinasi jika ada hal yang penting menyangkut pemerintahan di kabupaten tersebut.
Tentu langkah PKB ditambahkannya, erat kaitannya dengan pengusungan terhadap kepala daerah yang menang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2014 lalu.
“Sebagai partai pengusung, PKB tentunya turut menggiring kebijakan Bupati Banjar Khalilurrahman dan Wakilnya Saidi Mansyur. Termasuk dalam penempatan pejabat di Pemkab Banjar,” pungkasnya.(elo syarif)
Editor : Amran
