BANJARMASIN, klikkalsel.com – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dari Fraksi Partai Golkar, Dewi Raisha Aprillia, menyerukan, agar petani mendapat perhatian serius sebagai pilar utama ketahanan pangan daerah dan nasional.
Menurutnya, berbagai program pangan tidak akan efektif tanpa keberpihakan nyata terhadap kesejahteraan petani.
“Petani tidak boleh hanya jadi pelengkap. Mereka harus didukung dengan kebijakan nyata agar bisa terus berproduksi dan kita benar-benar mewujudkan kedaulatan pangan,” tegas Aprillia, Kamis (16/10/2025).
Ia menyambut baik langkah pemerintah pusat yang menargetkan pencetakan sawah baru seluas 30.000 hektare serta optimalisasi lahan, khususnya di wilayah Kabupaten Banjar, Barito Kuala, dan Hulu Sungai Utara (HSU). Program ini diharapkan mampu mendorong surplus produksi padi hingga 1,1 juta ton di Kalimantan Selatan.
Menurutnya, Kabupaten HSU memiliki potensi besar dalam sektor pangan, terutama karena wilayahnya dikenal sebagai salah satu lumbung padi unggulan di Kalsel dengan lahan pertanian rawa yang produktif. Ia menilai dukungan pemerintah terhadap infrastruktur pertanian di HSU, seperti irigasi dan jalan usaha tani, perlu ditingkatkan agar produktivitas terus terjaga.
“HSU adalah daerah yang sangat strategis dalam menjaga ketahanan pangan Kalimantan Selatan. Maka, peningkatan sarana pertanian dan akses pasar bagi petani di sana harus menjadi prioritas,” ujarnya.
Namun, Aprillia mengingatkan, keberhasilan program pangan tidak hanya diukur dari peningkatan produksi, melainkan juga dari keadilan bagi petani sebagai pelaku utama.
Baca Juga : Komisi III DPRD Kalsel Kunjungi BP Taskin, Bahas Strategi Percepatan Pengentasan Kemiskinan
Baca Juga : Pansus III DPRD Kalsel Targetkan Tambahan Modal Rp400 Miliar untuk Bank Kalsel
Ia menyoroti pentingnya kebijakan yang menyentuh kebutuhan riil petani, seperti akses lahan, perbaikan infrastruktur irigasi, hingga harga jual hasil panen yang berpihak pada petani.
Di tengah upaya menjaga pasokan pangan pokok, pemerintah daerah juga mulai mendorong diversifikasi pangan guna memperluas pilihan konsumsi masyarakat sekaligus menekan inflasi. Kalsel sendiri mendapat apresiasi nasional melalui TPID Award atas keberhasilan menjaga stabilitas harga pangan.
Aprillia menilai langkah diversifikasi tersebut sangat penting, namun perlu dibarengi dengan perbaikan tata kelola data pertanian. Ia menyoroti masih adanya perbedaan data luas lahan dan produksi antara pemerintah daerah dan Badan Pusat Statistik (BPS), yang berpotensi menimbulkan kesalahan dalam perencanaan kebijakan dan alokasi anggaran.
“Koordinasi lintas lembaga mutlak diperlukan. Data yang tidak sinkron akan menimbulkan bias, dan ini berbahaya bagi kebijakan pertanian,” ujarnya.
Sebagai solusi jangka panjang, Aprillia mendorong, pemanfaatan teknologi pertanian yang sesuai dengan kondisi lokal, termasuk pengembangan sistem padi apung di lahan pasang surut seperti di wilayah Barito Kuala dan HSU. Ia juga menekankan pentingnya reforma agraria yang berpihak pada petani kecil, serta modernisasi sistem irigasi sebagai bagian dari strategi peningkatan produktivitas.
“Ketahanan pangan bukan hanya soal produksi, tapi juga soal keadilan bagi petani. Reforma agraria yang benar-benar berpihak akan membuat mereka lebih sejahtera, dan ini otomatis memperkuat kedaulatan pangan kita,” pungkasnya. (azka)
Editor : Akhmad
