BANJARMASIN, klikkalsel.com – Konsolidasi delapan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) milik pemerintah kabupaten di Kalimantan Selatan (Kalsel) semakin mendekati tahap realisasi. Penggabungan tersebut ditargetkan membentuk satu kelembagaan yang lebih kuat, efisien, dan mampu memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat.
Keseriusan rencana tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) penguatan konsolidasi BPR milik pemerintah daerah se-Kalsel di Hotel Galaxy, Banjarmasin, Selasa (13/10/2026) malam.
Delapan BPR yang akan dikonsolidasikan berasal dari Kabupaten Tabalong, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Selatan, Barito Kuala, Tapin, Kotabaru, dan Tanah Laut.
Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin, mengatakan pembahasan konsolidasi tersebut telah berlangsung sekitar dua tahun. Saat ini, prosesnya terus dimatangkan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pemerintah Provinsi Kalsel.
Menurut Fachrudin, penggabungan delapan BPR menjadi satu kelembagaan merupakan langkah strategis untuk memperkuat struktur organisasi, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperluas koordinasi bisnis.
Bank Kalsel pun menyatakan kesiapan mendukung proses konsolidasi, baik dari sisi infrastruktur maupun pengembangan sumber daya manusia (SDM).
Dukungan tersebut antara lain berupa penyediaan fasilitas kantor pusat di Banjarmasin serta pelatihan bagi komisaris, direksi, dan pegawai BPR melalui Aksel University.
“Bank Kalsel siap mendukung konsolidasi ini, termasuk fasilitas kantor pusat dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia,” ujarnya.
Fachrudin menambahkan, penggabungan kelembagaan tidak berarti menghilangkan program pembiayaan yang selama ini menjadi prioritas masing-masing daerah.
Program tersebut tetap dapat disesuaikan dengan visi dan misi kepala daerah, sehingga kebutuhan masyarakat di setiap kabupaten tetap terakomodasi.
Implementasi konsolidasi ditargetkan mulai memasuki tahap pelaksanaan pada April 2027.
Ia juga berharap, konsolidasi ini membuka peluang kerja sama yang lebih luas antara BPR dan Bank Kalsel. Keduanya diharapkan memiliki pembagian peran yang jelas agar dapat saling melengkapi dalam memberikan layanan keuangan kepada masyarakat.
“Sinergi BPR dan Bank Kalsel harus saling menguntungkan, saling mendukung, dan tidak tumpang tindih,” tuturnya.
Sementara itu, Gubernur Kalsel, H Muhidin, menegaskan bahwa penggabungan delapan BPR harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan pembiayaan masyarakat.
Ia menjelaskan, seluruh BPR nantinya akan berada dalam satu kelembagaan dengan pusat operasional di Banjarmasin. Sedangkan kantor yang selama ini beroperasi di masing-masing kabupaten akan diarahkan menjadi jaringan cabang.
“Jadi, kita gabung menjadi satu. Nanti pusatnya di Banjarmasin, sedangkan delapan BPR yang ada di kabupaten menjadi cabang,” ujarnya.
Muhidin menegaskan, konsolidasi tersebut bukan sekadar penataan organisasi. Lebih dari itu, langkah ini diharapkan memperkuat kemampuan BPR dalam menyalurkan pembiayaan, terutama bagi pelaku usaha mikro dan kecil.
Meski berada dalam satu manajemen, pemerintah daerah tetap menginginkan program unggulan yang telah berjalan di masing-masing kabupaten dipertahankan.
Salah satunya program pinjaman berbunga nol persen yang selama ini menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah kepada masyarakat.
“Program pinjaman nol persen tetap dilaksanakan. Itu tetap harus berjalan,” tegasnya.
Selain mempertahankan program yang sudah ada, Muhidin juga membuka kesempatan bagi pemerintah kabupaten untuk mengusulkan skema pembiayaan baru sesuai kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing.
Usulan tersebut nantinya dapat dibahas dan diakomodasi melalui kelembagaan BPR hasil konsolidasi.
Dengan demikian, penyatuan delapan BPR diharapkan mampu memperkuat tata kelola dan koordinasi pembiayaan, tanpa menghilangkan karakteristik maupun program prioritas setiap daerah.
Namun, Muhidin mengingatkan agar seluruh proses penggabungan tetap mengikuti ketentuan dan regulasi yang ditetapkan OJK.
Untuk itu, Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel diminta berkoordinasi dengan OJK dalam menyusun format kelembagaan serta mekanisme pelaksanaan konsolidasi.
“Kita buat sesuai aturan yang ada. Biro Ekonomi bersama OJK menyiapkan formatnya supaya nanti tidak salah,” katanya.
Konsolidasi ini diharapkan menjadi langkah penguatan industri BPR milik pemerintah daerah di Kalsel, sekaligus memperluas akses pembiayaan yang lebih terkoordinasi bagi masyarakat dan pelaku usaha di daerah. (adv/klik)
Editor : Akhmad
