BANJARMASIN, klikkalsel.com – Pemko Banjarmasin mendorong penggunaan data yang akurat dan mutakhir sebagai dasar menentukan kebijakan dan program pembangunan agar intervensi pemerintah lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Dorongan tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda saat mewakili Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin dalam Sosialisasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral bertema Optimalisasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dalam Mendukung Pembangunan Berbasis Data di Aula Kayuh Baimbai.
“Kita harus mengubah cara pandang dari data untuk laporan menjadi data untuk keputusan,” ucap Wali Kota yang disampaikan Ananda.
Menurutnya, data dibutuhkan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan administrasi, tetapi untuk membantu pemerintah mengetahui persoalan secara lebih tepat, menentukan prioritas, menetapkan sasaran program, hingga mengevaluasi hasil pembangunan.
Data mengenai pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, infrastruktur, lingkungan, pelayanan publik hingga ketenagakerjaan harus mampu menggambarkan kondisi masyarakat secara aktual.
“Pemerintah dapat mengetahui persoalan yang terjadi, wilayah yang membutuhkan perhatian, serta bentuk intervensi yang paling sesuai,” terangnya.
Sementara itu Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banjarmasin, Febpry Ghara Utama, mengatakan data yang dikumpulkan perangkat daerah harus memiliki tujuan yang jelas dan tidak berhenti sebagai bahan laporan.
“Data itu tidak berhenti pada pengumpulan. Data harus dilihat fungsinya untuk apa, kemudian dianalisis sehingga dapat menjadi bahan dalam pengambilan keputusan,” ujarnya.
Ia menegaskan, penyelenggaraan statistik sektoral bukan hanya menjadi tanggung jawab Diskominfotik. Setiap perangkat daerah memiliki peran dalam menghasilkan dan menggunakan data sesuai tugas dan bidangnya masing-masing.
Baca Juga : Jamuan Khas Banjar Sambut Delegasi Belanda: Pemko Banjarmasin Kenalkan Cita Rasa Lokal
Baca Juga : Hari Kedua Evakuasi Korban KM Virgo Transport 8, Pemko Banjarmasin Terus Siagakan Penanganan
“Penguatan tata kelola data juga diarahkan untuk memperkuat pemanfaatan portal data pemerintah daerah,” tuturnya.
“Melalui data yang terkelola secara lebih terintegrasi, perangkat daerah diharapkan menggunakan informasi yang sama dalam menyusun perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program hingga evaluasi,” lanjutnya.
Artinya, ketika pemerintah menyusun program, data dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan yang lebih konkret, persoalan apa yang paling mendesak, siapa yang membutuhkan bantuan, di mana intervensi harus dilakukan, dan apakah program yang dijalankan benar-benar memberikan hasil.
“Pemanfaatan data juga mulai diperkuat melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi dan generasi muda. Dalam Banjarmasin Datathon 2026, peserta mengolah data menjadi analisis yang berkaitan dengan sejumlah persoalan perkotaan,” jelasnya.
Ia juga mengatakan bahwa analisis tersebut menunjukkan bahwa data dapat digunakan untuk membaca persoalan secara lebih spesifik, mulai dari kebutuhan pelayanan kesehatan hingga ketimpangan pelayanan persampahan dan potensi pengembangan industri kecil dan menengah.
“Kita menilai kolaborasi tersebut membuka peluang agar data pemerintah tidak hanya menjadi arsip, tetapi dapat diolah menjadi informasi dan inovasi yang membantu menyelesaikan persoalan masyarakat,” katanya.
Namun, ia mengakui bahwa pemanfaatan data membutuhkan kualitas informasi yang konsisten. Karena itu, penguatan statistik sektoral akan diarahkan pada peningkatan kualitas data, koordinasi antarperangkat daerah, standardisasi pengelolaan, pemanfaatan teknologi, serta kemampuan aparatur dalam menganalisis dan menggunakan data.
“Dengan pendekatan tersebut, data diharapkan hadir dalam seluruh proses pembangunan, bukan hanya ketika laporan harus dibuat. Mulai dari mengenali masalah, menentukan prioritas, menyusun program dan anggaran, menjalankan intervensi, hingga mengukur hasilnya,” pungkasnya.(fachrul)
Editor: Amran
