BANJABARU, klikkalsel.com – Gubernur Kalsel Sahbirin Noor menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Transfer Alokasi Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 sebesarnya Rp 37,78 triliun kepada lembaga/pemerintah di 13 kabupaten/kota se-Kalsel di Gedung DR KH Idham Chalid Setdaprov Kalsel Banjarbaru, Jumat (1/12/2023).
Besaran DIPA 2024 naik Rp 6,4 triliun jika dibandingkan tahun sebelumnya. Paman Birin, sapaan akrab gubernur, mengajak para kepala daerah dan pimpinan satuan kerja atau SKPD serta seluruh peserta kegiatan ini agar segera melakukan langkah optimalisasi penyerapan anggaran 2024 ini.
“Harapannya anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat waktu sesuai tugas pokok dan fungsi kita masing-masing,” ucapnya.
Menurut Paman Birin, penyerahan DIPA dan daftar alokasi TKD ini sangat penting untuk menjadi acuan bagi para menteri, pimpinan lembaga, dan kepala daerah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan secara kolaboratif di 2024 nanti.
“Bahkan secara khusus Presiden juga menyampaikan pesan kepada kepala daerah untuk serius memperhatikan pergerakan inflasi di daerah masing-masing secara detail dari waktu ke waktu, penurunan stunting serta mempercepat realisasi belanja,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan Syafriadi memaparkan perkembangan APBN 2022 s/d 30 November 2023. Pertumbuhan ekonomi di Kalsel triwulan III-2023, sebutnya, masih tetap menunjukkan pertumbuhan sebesar 5,57 Persen (year on year).
“Di Tengah gejolak ekonomi global, instabilitas geopolitik, inflasi, dan kenaikan suku bunga, tekanan arus modal, serta el nino yang kalau dilihat dilapangan Pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Selatan triwulan III-2023 masih tetap menunjukkan pertumbuhan,” ujarnya.
Dia mengungkapkan, realisasi APBN di Kalsel sampai dengan 30 November 2023 untuk pendapatan negara telah mencapai 106 Persen atau Rp 19,83 triliun dari pagu.
“Pendapatan untuk tahun ini sudah lebih dari target. Kantor Pajak Bea Cukai serta seluruh lini yang ada di Kalimantan Selatan sudah memberikan dukungan kepada kita,” jelasnya.
Baca Juga : Paman Birin Terima Hibah Barang Milik Negara SPAM Banjarbakula dari Kementerian PUPR
Baca Juga : Belum Ada Jadwal Kedatangan Capres dan Cawapres Kampanye di Kalsel
Sementara untuk belanja negara sampai dengan 30 November 2023 kita ada di angka 28,86 Triliun atau 89,17 persen. Ini terdiri dari belanja kementerian lembaga yang ada sebesar 82 persen smeentara dari BKD 91,52 persen yang didominasi oleh BPBH, dengan yang tertinggi ada di Kabupaten Balangan.
Secara rinci, berikut DIPA yang diserahkan kepada lembaga/kementerian.
– Kepolisian Negara RI dengan total pagu Rp 1,27 triliun
– Kementerian Agama dengan total pagu Rp 1,56 triliun
– Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan total pagu Rp 974,28 miliar
– Komisi Pemilihan Umum dengan total pagu Rp 436,32 miliar,
– Kementerian Hukum dan HAM dengan total pagu Rp 258,46 miliar
– Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN dengan total pagu Rp 134,02 miliar.
– Badan Pusat Statistik dengan total pagu Rp 103,47 miliar
– Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dengan total pagu Rp 89,64 miliar
– Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dengan total pagu Rp 26,71 miliar
– Badan Pemeriksa Keuangan dengan total pagu Rp 24,49 miliar,
– Televisi Republik Indonesia dengan total pagu Rp 22,49 miliar
– Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan total pagu Rp 15,95 miliar,
– Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan total pagu Rp 10,20 miliar
– Satker Kewenangan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dengan total pagu Rp 149,45 miliar.
Sementara, rincian TKD yang diserahkan untuk Pemerintah Provinsi Kalsel sebesar Rp5,08 triliun, Pemko Banjarbaru sebesar Rp 971,43 miliar, dan Kabupaten Balangan Rp 2,93 triliun.
Selanjutnya, Kabupaten Tapin dijatah Rp 1,60 triliun, Kabupaten HSS Rp 1,43 triliun, Kotabaru sebanyak Rp 2,42 triliun, Barito Kuala Rp 1,41 triliun, HSU mencapai Rp 1,33 triliun, dan Kota Banjarmasin Rp 1,39 triliun.
Kabupaten Tanah Bumbu mendapat Rp 3,02 triliun, Tanah Laut sebesar Rp 1,94 triliun, HST Rp 1,36 triliun, Tabalong Rp 2,04 triliun, dan Banjar sebanyak Rp 2,18 triliun.
Pada kesempatan itu, diserahkan juga penghargaan kepada lembaga dan pemerintah atas kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2023.
Penghargaan kinerja pelaksanaan anggaran K/L tahun 2023 kategori kecil diberikan kepada BKN, BPKP, dan BKN. Kategori sedang adalah BNN, BPOM, dan Kementerian Pertahanan.
Sedangkan kategori besar adalah Kemenkumham, BPS, dan Kementerian Agama. Penghargaan pengelolaan dana desa 2023 terbaik diberikan kepada Pemerintah Kabupaten HSS, HSU dan Tabalong.
Kinerja pengelolaan DAK fisik tahun 2923 terbaik adalah Kabupaten Batola, Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tanbu.
Terakhir untuk penghargaan kinerja penyaluran dana transfer daerah tahun 2023 adalah KPPN Pelaihari, KPPN Banjarmasin dan KPPN Tanjung. Sedangkan kinerja penyaluran KUR terbaik adalah Regional Office BRI Banjarmasin, Bank Kalsel dan Bank Syariah Indonesia Regional IX Kalimantan. Terakhir, kinerja penyaluran pembiayaan ultra mikro terbaik tahun ini diberikan kepada PT PNM Cabang Banjarmasin. (rizqon)
Editor: Abadi
