Mengadu ke DPRD Kalsel, Dewan Guru Tuntut Soal Tunjangan

BANJARMASIN, klikkalsel.com – Puluhan guru yang tergabung dalam tenaga pendidik di tiga sekolah, SMAN Banua, SLB Pembina dan SMKN SPP Pelaihari, mendatangi DPRD Kalsel guna meminta kejelasan terkait terbitnnya Pergub 020/2019 dan Kepgub 0609/2019 adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, Kamis (27/2/2020).

Mereka mempertanyakan elemen pegawai, pejabat struktural, widyaiswara, pejabat fungsional auditor dan pengadaan barang/jasa, fungsional tertentu, tenaga pendidikan, dinaikkan tunjangannya.

Namun kenapa tenaga pendidik guru di 3 sekolah (SMAN Banua, SLBN Pembina, dan SMKN SPP Pelaihari) yang justru diturunkan tunjangannya.

“Ditahun 2020 ini guru-guru Non-ASN telah dinaikkan gajinya sehingga mendekati UMR, kemudian guru yang baru menjadi PNS beberapa tahun ini di bawah binaan Pemprov Kalsel juga mengalami kenaikan tunjangan,” kata salah seorang Guru SLBN Pembina, Abdul Halim.

Baca Juga : Berikut Pengalihan Arus Lalu Lintas Dalam Acara Haul ke-15 Guru Sekumpul

Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kalsel, Yusuf Effendi mengatakan, sebenarnnya tunjangan guru-guru tersebut tidak dihapus, namun ada perubahan regulasi karena sekolah tersebut memiliki kekhususan dan berlakukannya peraturan Pergub kembali ke pendidikan biasa.

“Dengan kembalinya kependidikan biasa, tunjangan mereka ada pengurangan,” katannya.

Sementara, Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, HM Luthfi Saifuddin mengatakan, akan berdiskusi dengan pemerintah daerah dan para guru yang kemungkinan ada kesepakatan.

Sebab apabila masalah tersebut dilihatkan, takutnnya bisa menghambat motifasi guru-guru di tiga sekolah tersebut.

“Tiga sekolah tersebut memiliki kekhususan dan bisa diperjuangkan melalui tunjangan kelangkaan ” katannya.

Semantara anggota DPRD dari Faraksi Partai Golkar, Troy Satria, apabila ini tidak cepat teratasi bisa saja berdampak pada pengajarnya dan juga bagi siswannya, untuk itu permasalahan tersebut akan didahulukan dan kita pantau.(azka)

Editor : Amran