BANJARMASIN, klikkalsel.com – Launching Center of Excellence (CoE) Banjarmasin yang memilih lokasi di Bali mendapat sorotan dan dipertanyakan legislator Fraksi PKS DPRD Banjarmasin.
Di tengah gencarnya kebijakan efisiensi anggaran daerah. Pilihan lokasi di Bali itu dinilai tidak sejalan dengan kondisi keuangan daerah saat ini.
Bahkan Wakil Ketua Komisi II DPRD Banjarmasin Hendra menilai, Pemko Banjarmasin belum menunjukkan kepekaan, terhadap prioritas kebutuhan masyarakat, terlebih ketika sejumlah anggaran strategis justru mengalami pemangkasan.
“Di satu sisi Pemko menyampaikan efisiensi anggaran, tapi di sisi lain justru menggelar kegiatan peluncuran CoE di Bali, yang notabene merupakan lokasi paling mahal. Ini menimbulkan pertanyaan besar soal skala prioritas,” ujarnya.
Ia yang heran, pemangkasan anggaran justru menyentuh sektor-sektor vital, seperti program pembangunan, pembiayaan BPJS Kesehatan bagi warga miskin, hingga bonus atlet berprestasi. Padahal, kebijakan pemotongan bonus atlet tersebut, sempat memicu kekecewaan dan protes dari para atlet yang telah mengharumkan nama Banjarmasin di berbagai ajang.
Menurut Hendra, setiap penggunaan anggaran daerah seharusnya didasarkan pada tingkat urgensi dan manfaat yang dapat diukur secara jelas bagi masyarakat dan daerah. Ia menilai hingga kini konsep peluncuran CoE belum disampaikan secara transparan kepada publik.
“Pemko harus terbuka, apa konsep CoE ini, siapa target pasarnya, apa indikator keberhasilannya dan yang paling penting, apa dampak langsungnya terhadap perekonomian Banjarmasin,” tegasnya.
Hendra mengingatkan, agar program CoE tidak bernasib sama seperti proyek sebelumnya, seperti pembuatan film yang sempat diklaim, sebagai sarana promosi pariwisata daerah, namun pada akhirnya tidak memberikan hasil signifikan atau dampak nyata.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya penetapan target dan indikator keberhasilan atau Key Performance Index (KPI) yang jelas. Sehingga, peluncuran program tidak boleh berhenti sebatas seremoni semata, melainkan harus terintegrasi secara menyeluruh dengan pelaku industri pariwisata.
“Launching saja tidak cukup. Harus ada integrasi dan kerja sama dengan agen-agen wisata, khususnya di Bali. Kalau tujuannya menarik arus wisatawan, maka harus jelas bagaimana mekanismenya agar kunjungan ke Banjarmasin benar-benar meningkat,” ujarnya.
Hendra juga menilai Banjarmasin perlu memiliki event unggulan yang kuat dan konsisten untuk dipromosikan secara nasional maupun internasional. Salah satu contoh yang disebutkannya adalah event budaya Baayun Maulid, yang dinilai memiliki nilai budaya tinggi dan daya tarik wisata yang khas.
Ia tidak menampik bahwa penggunaan anggaran besar dapat dibenarkan, asalkan sebanding dengan dampak yang dihasilkan. Terlebih jika mampu menarik wisatawan mancanegara.
“Kalau dananya besar tapi dampaknya juga besar, tentu tidak masalah. Misalnya, CoE ini bisa masuk dalam kalender wisata nasional atau internasional, memanfaatkan besarnya arus wisatawan asing di Bali, lalu benar-benar mendatangkan wisatawan asing ke Banjarmasin. Itu baru bisa disebut investasi,” pungkasnya. (farid)
Editor : Amran
