BANJARMASIN, klikkalsel.com – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menunda ekspose tiga proyek strategis pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalsel.
Ketiga proyek strategis tersebut, proyek pembangunan mesjid di kawasan perkantoran Pemerintah Provinsi Kalsel, Pembangunan Tugu Nol KM, dan pembangunan Anjungan Kalsel di Taman Mini Indonesia Indah (TMII).
Ketua Komisi III DPRD Kalsel H. Sahrujani mengungkapkan, kurang lengkapnya peserta ekspose tanpa kehadiran kontraktor dan konsultan pemenang tender maka Anggota Komisi III yang lain mengusulkan untuk menunda ekspose tersebut di lain waktu.
“Karena pihak teknis hari ini berbarengan ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, rapat akan kita lanjutkan dalam waktu yang belum ditentukan untuk membahas persoalan-persoalan teknis masalah ini,”katanya saat dikonfirmasi usai pertemuan di Aula Perwakilan Pemprov Kalsel di Jakarta, Senin (21/08/2023).
Baca Juga : Harjad ke-73 Kalsel, Paman Birin Proyeksikan Kuantitas dan Kualitas Pembangunan Yang Lebih Baik
Baca Juga : Rakor Potensi Pemetaan Permasalahan Hukum Pemilu 2024 Dipusatkan di Kalsel
Sementara Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalsel H. M. Rosehan Noor Bahri menyayangkan, Dinas PUPR tidak hadir secara menyeluruh berikut para kontraktor dan konsultan pelaksana pembangunannya.
“Ekspose inikan bagian hal-hal teknis makanya kami pertanyakan kontraktornya mana, konsultannya mana, klu lingkungan hidupnya mana. Terlebih ekspose ini salah satunya adalah mesjid kalau bisa dari Depag juga di undang, jadi ada pertanggungjawaban kepada umat,” kata Rosehan.
Dia juga menyebut, tidak menolak ketiga proyek tersebut, namun untuk pertemuan selanjutnya, diminta kepada tim eksekutif beserta jajaran dan mitra kerjanya bisa hadir secara lengkap, agar nanti bisa mengajukan pertanyaan secara detil sehingga bisa menjawab pertanyaan masyarakat secara langsung maupun melalui sosial media.
“Kalau menjawab secara lisan gampang tapi menjawab di medsos kami dihajar,” ucapnya.
Rosehan juga berharap, setiap kegiatan yang dianggap proyek strategis Pemerintah Provinsi, agar sebelum penganggaran supaya diekspose terlebih dulu bersama dengan DPRD Kalsel.
“Tidak ada niat kami untuk menghalangi kegiatan yang diniatkan baik. Apalagi pembangunan di daerah yang mungkin nanti sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya. (azka)
Editor : Akhmad
