Supian HK Pastikan RAPBD Kalsel 2027 Diparipurnakan

Ketua DPRD Kalsel Supian HK saat pimpin Banggar
Ketua DPRD Kalsel Supian HK saat pimpin Banggar

BANJARMASIN, klikkalsel.com – Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kalimantan Selatan (Kalsel) Tahun Anggaran 2027 memasuki tahap akhir. DPRD Kalsel bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sepakat membawa rancangan anggaran tersebut ke rapat paripurna pada 23 November 2026.

Kesepakatan itu mengemuka dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel bersama TAPD yang dipimpin Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kalsel, Fatkhan, di Kantor DPRD Kalsel, Senin (16/11/2026).

Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK, mengatakan, secara umum pembahasan RAPBD 2027 sudah hampir rampung. Bahkan, sejumlah poin penting, terutama terkait pendapatan daerah, telah menemukan kesepakatan.

“Alhamdulillah, ini pembahasan terakhir untuk 2027. Tadi sudah ada kesepakatan, akan diparipurnakan pada 23 November 2026. Pada arahnya tadi sudah ada juga peningkatan, pihak perangkat daerah menjelaskan ada peningkatan pada pendapatan,” ujar Supian HK seusai rapat.

Supian HK menjelaskan, pembahasan komponen belanja masih memerlukan sedikit penyelesaian. Namun hal tersebut tidak mengubah substansi utama yang telah disepakati bersama.

Dalam rapat tersebut, TAPD memaparkan arah kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, termasuk penyesuaian anggaran menyusul perubahan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

Dari paparan TAPD, Pendapatan Daerah Kalsel 2027 direncanakan meningkat dibandingkan pagu sebelumnya. Sementara pendapatan transfer mengalami sejumlah perubahan, yakni Dana Bagi Hasil (DBH) meningkat, Dana Alokasi Khusus (DAK) menurun, sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan bantuan keuangan antardaerah tetap.

Baca Juga : Cium Bau Busuk, Warga Kuin Selatan Temukan Mayat Pria Tersangkut di Bawah Kolong Rumah

Baca Juga : Dishub Banjarmasin Cabut 25 Pentil Kendaraan Parkir Liar di Depan Duta Mall

TAPD juga memastikan seluruh belanja wajib pada 2027 telah terpenuhi berdasarkan data terkini Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

Belanja infrastruktur pelayanan publik bahkan melampaui batas minimal yang ditentukan. Begitu pula anggaran pendidikan yang telah memenuhi ketentuan minimal. Sedangkan belanja pegawai masih berada di bawah batas maksimal, meski tetap harus dikendalikan secara cermat.

Untuk belanja modal, pemerintah daerah memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat. Alokasi terbesar diarahkan pada sektor jalan, irigasi dan jaringan, serta gedung dan bangunan.

Di sisi lain, peluang peningkatan pendapatan daerah setelah penetapan APBD 2027 juga masih terbuka.

Kepala BPKAD Kalsel, Fatkhan, menjelaskan penyesuaian maupun pelampauan target pendapatan masih dapat diakomodasi setelah hasil evaluasi APBD oleh Kementerian Dalam Negeri diterbitkan.

“Terkait mungkin adanya penyesuaian atau pelampauan target pendapatan pascapenetapan nanti bisa kita akomodasi setelah hasil evaluasi APBD oleh Kementerian Dalam Negeri turun,” jelasnya.

Menurutnya, hasil evaluasi tersebut dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian target pendapatan maupun belanja, terutama terhadap program-program prioritas.

“Intinya kami masih bisa menyelesaikan kembali kalau memang ada pelampauan target pendapatan di bulan Desember itu, di akhir,” pungkasnya.(azka)

Editor : Akhmad