BANJARBARU, klikkalsel.com – Pemrov Kalsel menerima dana stimulan dari BNPB RI sebesar Rp66 miliar untuk bantuan bagi sebanyak 3.942 orang warga yang terdampak banjir di 5 kabupaten/kota se Kalsel.
“Adapun 5 daerah yang mendapat alokasi anggaran yakni Kabupaten Banjar, Barito Kuala, Hulu Sungai Tengah, Tanah Laut dan Balangan,” kata Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi BNPB, Rifai, saat rapat koordinasi finalisasi penyaluran bantuan perumahan akibat bencana banjir Kalimantan Selatan di Ruang Rapat Gubernur Kalsel, Rabu (19/5/2021).
Rifai mengucapkan apresiasi karena Kalsel telah siap menerima bantuan dana stimulan tersebut untuk masyarakat terdampak banjir pada awal 2021 kemarin dengan difasilitasi dana operasional APBD Kalsel
“Kalimantan Selatan sudah memberikan fasilitasi yang luar biasa, karena belum banyak daerah melakukan dan baru Kalsel yang menginisiasi penyelenggaraan ini dengan pembinaan dana pendamping daerah,” katanya.
Saat ini dari 12 kabupaten kota yang diusulkan baru 5 daerah yang dapat direalisasi rekonstruksi infrastruktur dan pemukiman.
“Dari data ada 3.942 yang menerima alokasi anggaran dari pembiayaan 66 miliar. tersebut. Dan saya ingin memastikan ini segera dilakukan penyusunan teknis karena waktunya penyelenggaraannya sangat singkat yakni paling lama 2-3 bulan, serta akan kita kawal dengan baik, yang menerima rumah benar-benar yang berhak,” ucapnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar mengatakan, dana stimulus bagi Kalsel ini merupakan tahap pertama dan untuk memastikan agar tata kelola dana ini bisa sesuai ketentuan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan nanti berjalan dengan baik.
“Kami akan mulai dengan menyusun juknis sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing dengan meminta BNPB untuk membantu membuat timeline dan pengawasan, seperti minggu pertama harus melakukan apa, dan begitu juga minggu selanjutnya, sampai seluruh tahap selesai,” katanya.
Ia menyampaikan, khusus untuk dana yang telah ditransfer ke daerah itu untuk pembangunan rumah saja. Sedangkan biaya pendampingan, monitoring akan didukung menggunakan dana pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota.
“Semoga dana ini bisa kita serap secara maksimal, dan bisa berjalan dengan baik serta dirasakan langsung masyarakat yang terdampak banjir,” pungkasnya.(ganang/adv)
Editor : Amran
