BANJARMASIN, klikkalsel.com – Permasalahan pembahasan pencapaian kinerja dari Dinas Perhubungan (Dishub) Banjarmasin selalu batal dilaksanakan di Komisi III DPRD Banjarmasin. Hal tersebut lantaran Kadishub Banjarmasin tidak pernah datang saat rapat.
Dari kejadian selalu mangkirnya Kadishub tersebut membuat Ketua Komisi III DPRD Banjarmasin, Muhammad Isnaini geram dan akan melakukan pemanggilan paksa terhadap Kadishub, Ichwan Noor Chalik.
Menanggapi Permasalahan tersebut, Ichwan Noor Chalik, mengungkapkan tidak akan pernah menghadiri panggilan rapat terkait pembahasan capaian kinerja dari Dishub di Komisi III.
Pasalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Dishub tidak mencapai target yang ditetapkan, yang mana pada 2019, target PAD Dishub tersebut sebesar Rp 12 miliar, yang kemudian dinaikan menjadi Rp 15 miliar di perubahan. Sedangkan Dishub hanya mampu memenuhi sebesar Rp 14 miliar.
Kemudian pada anggaran 2020, Dishub diberikan PR berupa target PAD sebesar Rp 20 miliar.
“Yang Rp 15 miliar saja tidak tercapai target, ini malah dinaikan lagi Rp 5 miliar, padahal pada saat rapat banggar sudah saya beritahu, bahwa ini tidak rasional, dan juga potensi untuk pendapatan Dishub juga sangat minim, untuk memenuhi target Rp 15 miliar saja saya sudah ngebut dalam waktu 3 bulan, tapi tidak bisa juga memenuhi target,” papar Ichwan, Senin (13/1/2020)
Untuk itu, ia protes terhadap sikap DPRD yang dinilainya dalam proses penyusunan APBD melanggar aturan transparansi dan akuntabilitas.
“Kalau masalah dinaikan dari Rp 12 miliar menjadi Rp 15 miliar itu tidak jadi masalah karena itu juga sepengatahuan saya, tapi dalam waktu 2 bulan di anggaran murni 2020 tanpa sepengatahuan saya, target dinaikan lagi menjadi Rp 20 miliar, dan ini sangat tidak transparan yang seharusnya ada kesepakatan. Dan juga kalau menaikan ini tidak ada dampaknya, tidak jadi masalah buat saya, tapi ini berdampak kepada kinerja Dishub,” pungkasnya. (fachrul)
Editor : Akhmad
