Indeks Inovasi Daerah Merosot Akibat Lemahnya Komitmen Pimpinan

Narasumber kegiatan Sosialisasi dan Bimtek Inovasi Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2026, saat memaparkan alasan penurunan indeks Inovasi Daerah di Banjarmasin

BANJARMASIN, klikkalsel.com – Pemko Banjarmasin terus melakukan evaluasi serius terhadap kinerja inovasi daerah menyusul turunnya Indeks Inovasi Daerah (IID) Kota Banjarmasin pada tahun 2026 menjadi 54,81 persen, merosot dari capaian tahun sebelumnya (2025) sebesar 62,95 persen.

Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan Sosialisasi dan Bimtek Inovasi Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2026. Kegiatan juga dirangkai dengan penyerahan penghargaan bagi para pemenang Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI).

Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pengembangan SDM, Digitalisasi Pemerintah dan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri, David Yama, serta Analis Kebijakan Ahli Madya BSKDN, Nuril Fikri Aulia, menyampaikan bahwa lemahnya komitmen pimpinan instansi serta rendahnya tingkat kematangan dokumen inovasi menjadi penyebab utama menurunnya rapor inovasi kota.

Hal tersebut pun didengar langsung Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin yang turut hadir secara daring di kegiatan tersebut.

Yamin HR, menegaskan bahwa Bappeda Litbang dan seluruh jajaran perangkat daerah harus memandang inovasi sebagai bentuk investasi pembangunan, bukan sekadar beban pekerjaan.

Ia turut membeberkan sejumlah poin krusial yang wajib segera diperbaiki oleh seluruh jajaran SKPD maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Mulai dari memetakan inovasi yang benar-benar berangkat dari keluhan dan kebutuhan warga di lapangan.

Selain itu ia juga menegaskan bahwa penyamaan persepsi dan komitmen kepala SKPD sangat diperlukan agar membuka ruang seluas-luasnya untuk melahirkan terobosan efektif guna mendongkrak kinerja organisasi, hingga terjaganya pembaruan inovasi yang telah berusia genap dua tahun di 2027 mendatang.

“Jangan sampai ini hanya di atas kertas dan sebatas dokumen pelaporan administratif semata. Kepala SKPD dan BUMD harus menjadi motor penggerak inovasi dalam memperkuat sinkronisasi,” ungkapnya, Rabu (18/11/2026).

Yamin, juga menyampaikan prinsip inovasi yang berusia dua tahun tanpa adanya pengembangan lebih lanjut tidak akan dinilai dan hanya dipandang sebagai kegiatan rutin biasa, sebagaimana tertuang dalam Perwali Nomor 114 Tahun 2024 tentang Inovasi Daerah.

“Inovasi harus menjadi budaya kerja dan cara kita melayani masyarakat. Kita butuh birokrasi yang berpikir kreatif, bertindak cepat, dan berorientasi pada hasil untuk mewujudkan visi Banjarmasin Maju Sejahtera,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Litbang Kota Banjarmasin, Suri Sudarmadiyah, menjelaskan Bimtek ini dirancang khusus untuk membedah berbagai persoalan yang dihadapi warga sekaligus meningkatkan kapasitas aparatur di lapangan.

“Ini penting bagi aparatur di SKPD maupun BUMD agar paham betul terkait penyelenggaraan inovasi daerah secara utuh,” jelasnya.

“Mulai dari cara mengidentifikasi masalah di masyarakat, merancang solusi, implementasi, mengumpulkan bukti dampak, hingga penyusunan pelaporannya,” lanjutnya.

Melalui pendampingan langsung dari BSKDN, Pemko Banjarmasin menargetkan adanya tindak lanjut nyata sehingga setiap inovasi yang lahir benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

“Hal ini sekaligus mendongkrak kembali indeks inovasi Kota Banjarmasin di level regional maupun nasional,” pungkasnya.(fachrul)

Editor: Amran