BANJARMASIN, klikkalsel.com – Komisi II DPRD Kalsel menggelar rapat kerja (Raker) bersama organisasi perangkat daerah (OPD) mitra kerja, Senin (16/11/2026).
Dalam Rakar itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) diminta tidak sekadar sibuk menangani bencana setelah terjadi. Ancaman banjir dan kemarau ekstrem harus diantisipasi sejak dini dengan memperkuat anggaran mitigasi dalam RAPBD 2027.
Anggota Komisi II DPRD Kalsel Firman Yusi mengatakan, pola penanganan bencana yang hanya berorientasi pada respons darurat tidak cukup untuk melindungi masyarakat. Pemerintah harus mulai menggeser pendekatan dari penanganan pascabencana menuju pencegahan dan pengurangan risiko.
“Jangan sampai anggaran baru bergerak ketika bencana sudah terjadi. Pencegahan harus menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah,” tegas Sekretaris Fraksi PKS DPRD Kalsel tersebut.
Ia menilai, ancaman banjir dan kekeringan ekstrem membutuhkan langkah antisipasi yang serius dan terukur.
Untuk mengurangi risiko banjir, pemerintah perlu memperkuat infrastruktur tata air, membenahi drainase, mengendalikan kawasan rawan banjir, serta meningkatkan daya resapan air.
Baca Juga : Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Kalsel Bongkar 5 Kasus Judi Online, 427 Situs Diblokir
Baca Juga : Terungkap! Mayat di Kolong Rumah Sungai Kuin Ternyata Warga Alalak Utara
Sementara menghadapi ancaman kemarau ekstrem, penyediaan sumber air, penguatan sistem peringatan dini, ketahanan pangan, hingga jaminan ketersediaan air bersih harus mendapat perhatian serius.
Firman mengingatkan, mitigasi bencana tidak boleh hanya menjadi pelengkap dalam dokumen perencanaan, tetapi harus diwujudkan melalui kebijakan dan dukungan anggaran yang memadai.
“Kita berharap APBD 2027 menjadi anggaran yang responsif sekaligus meningkatkan ketahanan daerah terhadap risiko banjir dan kekeringan,” ujarnya.
Ia menegaskan, pembangunan daerah tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan dan proyek fisik. Keselamatan masyarakat serta kemampuan daerah menghadapi ancaman bencana juga harus menjadi ukuran keberhasilan pembangunan.
” Pemprov Kalsel diharapkan benar-benar menjadikan mitigasi sebagai prioritas agar masyarakat tidak terus-menerus menjadi pihak yang paling menanggung dampak setiap kali bencana datang,” pungkasnya. (azka)
Editor : Akhmad







